#korupsi#benihjagung

Satu Tersangka Korupsi Benih Jagung Herlin Retnowati Meninggal

( kata)
Satu Tersangka Korupsi Benih Jagung Herlin Retnowati Meninggal
Mantan Kabid di Dinas Ketahanan Pangan dan Holtikultura Pemprov Lampung, Herlin Retnowati. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Satu tersangka kasus korupsi pengadaan benih jagung di Direktorat Jendral Tanaman Pangan Kementerian Pertanian yang dialokasikan untuk Lampung, Herlin Retnowati, meninggal dunia pada Kamis, 2 September 2021.

Herlin meninggal di Jakarta usai menjalani perawatan kemoterapi terhadap penyakit yang dideritanya. Ia sebelumnya berstatus tahanan kota karena menjalani perawatan penyakit kanker.

Baca juga: Eks Kadis Ketahanan Pangan Ditahan dalam Kasus Korupsi Benih Jagung

"Informasi yang kami dapat dari Pidsus, benar HR meninggal. Kami masih menunggu informasi selanjutnya, terutama akta kematian," ujar Kasipenkum Kejati Lampung, Andrie W Setiawan, Kamis, 2 September 2021.

Menurutnya, penindakan terhadap Herlin gugur karena yang bersangkutan meninggal dunia, sesuai dengan pasal 77 KUHP.

"Akan tetapi jika nanti jalannya perkara (hingga inkrah), ada fakta ia menikmati kerugian negara, bisa diambil upaya gugatan perdata (pengembalian kerugian negara)," katanya.

Kabar meninggalnya Herlin juga dibenarkan oleh Kadis Ketahanan Pangan dan Holtikultura Provinsi Lampung, Kusnadi.

"Ia dapat info tadi, dia juga sudah diganti Plt (pengganti jabatan Kabid, sejak jadi tersangka)," paparnya.

Dalam perkara ini, penyidik telah merampungkan berkas perkara dan dalam waktu dekat melaksakanan pelimpahan tahap II. Dua tersangka yakni, Edi Yanto eks Kadis Ketahanan Pangan dan Holtikultura Pemprov Lampung dan Imama, seorang rekanan. Keduanya ditahan, di Rutan Kelas I Bandar Lampung mulai 23 Juni 2021.

Sementara, eks kabid di dinas tersebut Herlin Retnowati berstatus tahanan kota karena memiliki riwayat kanker payudara, dan memerlukan perawatan medis.

Ketiganya dijerat  Pasal 2 ayat (1) UURI  Jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3), subsidair pasal 3 Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)  UU No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UURI No.20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UURI No.31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Kourpsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Winarko







Berita Terkait



Komentar