#covid-19indonesia

Satgas Ultimatum 20 Kepala Daerah Abaikan Kinerja Posko Covid-19

( kata)
Satgas Ultimatum 20 Kepala Daerah Abaikan Kinerja Posko Covid-19
Jubir satgas Covid-16 Wiku Adisasmito/Medcom.id/Theofilus Ifan


Jakarta (Lampost.co) -- Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mengultimatum 20 kepala daerah yang mengabaikan kinerja posko di masing-masing kelurahan atau desa. Padahal, posko di tiap kelurahan menjadi unsur penting pencegahan dan percepatan penanganan covid-19.

“Saya minta seluruh gubernur benar-benar segera melakukan perbaikan tegas di wilayahnya masing-masing,” tegas juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers virtual, Selasa, 13 Juli 2021.

Peringatan keras itu ditujukan pada gubernur di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, dan Sumatra Selatan. Peringatan serupa juga ditujukan kepada gubernur di Sulawesi Tenggara, Lampung, Papua Barat, NTB, Sumatra Utara, dan Bengkulu

Kalimantan Tengah, Riau, Jambi, NTT, dan Maluku juga diingatkan segera memperbaiki kinerja posko. Begitu juga Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Papua, Maluku Utara, dan Sulawesi Tengah.

Wiku menyoroti tak adanya pembentukan posko sepekan terakhir. Kepala daerah mesti paham betul mana yang harus disegerakan.

“Jangan menunggu sampai kasus di wilayahnya kritis untuk dapat sadar pentingnya pembentukan posko,” ujar dia.

Kabar Gembira

Di sisi lain, Wiku menjelaskan tiga daerah menunjukkan peningkatan pesat pada aspek laporan kinerja posko kelurahan atau desa. Pelaporan kinerja posko paling banyak berasal dari kelurahan di provinsi DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bali.

“Lebih dari 50 persen poskonya melaporkan kinerjanya,” ujar Wiku.

Menurut Wiku, dalam sepekan pelaksanaan PPKM darurat, kenaikan pesat terlihat dari aspek pengawasan keluar-masuk wilayah. Peningkatan bahkan nyaris menyentuh 200 persen.

Sementara itu, laporan pembatasan jam malam meningkat 157,13 persen. Laporan penutupan rumah ibadah pada zona oranye dan merah naik 116,4 persen.

Laporan rutin, tegas Wiku, harus terus ditingkatkan. Ini menjadi langkah yang harus dimaksimalkan agar penularan covid-19 tidak meningkat.

“Upaya pencegahan dan penanganan pertama melalui posko maupun pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan kesehatan tentunya tidak akan cukup apabila masyarakat tidak menjaga diri dan orang terdekat dari penularan covid-19,” tegas Wiku.

Winarko







Berita Terkait



Komentar