covid-19korona

Satgas Covid-19 Lebih Tegas Beri Sanksi pada Pelanggar Prokes

( kata)
Satgas Covid-19 Lebih Tegas Beri Sanksi pada Pelanggar Prokes
Rapat Koordinasi Antar Lembaga di Posko Satgas Covid-19 Provinsi Lampung Ruang Abung, Balai Kratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 20 Januari 2021. Lampost/Triyadi Isworo


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Pemerintah Provinsi Lampung mengoptimalkan operasional penegakan hukum tentang adaptasi kebiasaan baru dalam pencegahan dan pengendalian covid-19. Pemberian sanksi tegas bagi pelanggar protokol kesehatan akan diberikan agar memberikan efek jera. Apalagi pandemi covid-19 belum reda dan angka kasus terus mengalami peningkatan.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Provinsi Lampung, Qodratul Ikhwan, mengatakan pihaknya akan mengefektifkan dan mengimplementasikan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru (AKB) Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. Pihaknya mulai melakukan tindakan tegas bagi pelanggar protokol kesehatan.

"Mulai hari ini kami lakukan tindakan di objek-objek keramaian. Bahkan kami akan fokus di 8 daerah zona merah. Kita akan berikan tindakan tegas," kata Qodratul usai Rapat Koordinasi Antar Lembaga Dalam Rangka Membahas Rencana Operasional Penegakan Hukum Tentang Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Posko Satgas Covid-19 Provinsi Lampung Ruang Abung, Balai Keratun Kantor Gubernur Lampung, Rabu, 20 Januari 2021.

Pelanggar protokol kesehatan pencegahan covid-19 bersiap dikenakan sanksi yang berlaku. Sanksinya bervariatif mulai dari teguran lisan, tertulis, kerja sosial, pembubaran, pencabutan izin, dan denda administrasi maksimal Rp1 juta bagi perseorangan.

“Kemudian sanksi pidana bagi perseorangan kurungan paling lama 2 hari atau denda maksimal Rp1 juta dan pidana bagi perusahaan kurungan paling lama 1 bulan atau denda maksimal Rp15 juta,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan penegakan hukum, Pemda dapat membentuk tim terpadu penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian Covid-19. Tim terpadu penegakan hukum terdiri dari Satpol PP Provinsi, perangkat daerah terkait, kepolisian, TNI, instansi atau lembaga terkait, dan pemerintah kabupaten/kota.

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar