#disiplinasn#beritalampung#penipuan

Sanksi PNS Yang Terjerat Hukum Harus Diberikan Sesuai Pelanggaran

( kata)
Sanksi PNS Yang Terjerat Hukum Harus Diberikan Sesuai Pelanggaran
Ilustrasi. Foto: Dok/Google Images

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Menyoal surat teguran kepada oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terjerat kasus penipuan, Inspektorat Kota Bandar Lampung memberikan peringatan pertama berupa pembinaan lewat surat teguran yang telah diberikan.

Tentang kebijakan yang telah diambil oleh Inspektorat itu dinilai telah sesuai dengan aturan pemerintahan tentang pembinaan terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN). Bahwa jika seorang pegawai pemerintah terbukti melakukan pelanggaran, maka harus diberikan pembinaan di tahap pertama.

“Sanksi itu kan berjenjang, diawali dengan teguran sampai dengan yang paling tinggi adalah pemberhentian. Dan setelah ini baik Inspektorat maupun BKD harus memiliki rekam jejak dari si oknum itu tadi maupun seluruh pegawai, agar bisa disesuaikan dengan sanksinya,” ujar pengamat Kebijakan Publik Dedy Hermawan, Rabu (8/5/2019).  

Menurutnya, pemerintah harus menegakkan aturan dengan tidak memberikan kelonggaran terhadap oknum-oknum. Sebab jika kelonggaran itu diberikan, bukan tidak mungkin hal tersebut akan dijadikan contoh oleh oknum lainnya. “Kalau memang sebelumnya sudah berkali-kali tidak disiplinin dalam bekerja. Maka dapat dikatakan kinerja Inspektorat dalam hal pengawasan kurang maksimal. Maka hal ini harus jadi pelajaran bagi PNS untuk tidak lakukan pelanggaran berulang-ulang,” kata dia.  

Sementara itu, berdasarkan pengakuan dari pihak dinas dimana tempat oknum tersebut bekerja. Kepala Dinas Pangan Kota Bandar Lampung I Kadek Sumartha mengatakan bahwa oknum pegawai itu saat ini telah mulai aktif bekerja. Setelah berakhir dari kasus penipuan yang terlibat. Saat ini oknum PNS itu telah kembali aktif.

“Udah kok sekarang udah mulai aktif lagi kerja,  seperti biasa. Udah mulai masuk kerja terus,” ujar Kadek.

 

Deta Citrawan

Berita Terkait

Komentar