#sanksi#ASN#netralitas

Sanksi Berat Mengancam ASN Tak Netral

( kata)
Sanksi Berat Mengancam ASN Tak Netral
dok Lampost.co

Sukadana (Lampost.co) -- Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lampung Timur ingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) untuk netral menjelang pemilihan bupati dan wakil bupati Lamtim tahun 2020 mendatang.

Ketua Komisioner Bawaslu Lamtim Uslih, Minggu, 24 November 2019 menjelaskan, dalam proses Pemilu, baik itu Pilpres, Pileg atau Pilkada, ASN wajib netral.

Aturan tentang netralitas ASN itu sendiri kata Uslih sudah cukup tegas dan jelas dalam sejumlah aturan yaitu, UU No.5 tahun 2014 tentang ASN, PP No. 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, PP No. 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Kemudian ditambah sejumlah surat edaran sebagai penegasan dari Komisi ASN , Menteri PANRB, Mendagri,  BKN, dan Bawaslu RI.  

“Intinya setiap ASN  harus netral, mereka dilarang memberi dukungan, melakukan kegiatan yang mengarah pada politik praktis pada kontestasi Pilkada/Pileg/Pilpres. ASN itu harus tetap  professional, tidak berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun, kemudian tidak memihak kepada kepentingan siapapun,” kata Uslih.

Kemudian jika ada ASN yang tidak netral atau melanggar sejumlah ketentuan dimaksud, maka akan dikenakan sanksi mulai dari sanksi moral, sanksi disiplin mulai dari ringan sedang hingga berat.

Selanjutnya untuk menjaga netralitas ASN itu sendiri kata Uslih, pihaknya telah membentuk lima tim untul mensosialisasikan netralitas ASN ke seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Lamtim.

"Lima tim yang dibentuk itu sesuai dengan jumlah komisioner Bawaslu yaitu lima orang,” katanya. 

Disamping itu Bawaslu juga telah mengirim surat edaran ke Pemkab Lamtim, supaya turut mengimbau seluruh ASN di lingkungan Pemkab setempat untuk tetap netral dalam Pilkada Lamtim 2020.

Dijelaskan juga oleh Uslih, dalam sosialisasi pihaknya menyampaikan sejumlah poin tentang netralitas ASN yaitu, imbauan agar seleuruh ASN tidak memberikan dukungan kepada bakal calon secara terbuka atau melalui media sosial atau dukungan serta keberpihakan dalam bantuk  apapun, dan lain-lain. 

"Netralitas ASN dalam pilkada Lamtim 2020 itu mulai berlaku sejak sekarang, kemudian bagi yang melanggar sanssinya bisa mulai dari katagori ringan, sedang, berat bahkan hingga  pemberhentian tidak dengan hormat," jelasa Uslih. 

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar