#pencemaranlingkungan#lingkungan#beritalampung

Sampel Dugaan Limbah di Perairan Lamtim Diuji Lab di Kementerian LHK

( kata)
Sampel Dugaan Limbah di Perairan Lamtim Diuji Lab di Kementerian LHK
Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, Murni Rizal. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung akan menyampaikan sampel limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang ada di sekitar perairan Kabupaten Lampung Timur kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sampel tersebut akan dilakukan uji laboratoriun milik kementerian di Kebon Nanas, Jakarta.

Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Murni Rizal mengatakan bahwa saat ini pihaknya sudah membuat laporan hasil tim dari Penegakan Hukum (Gakum) Provinsi Lampung turun mengambil sampel dan melakukan pemantauan kelapangan. Namun, karena laboratorium di Provinsi Lampung tidak mendukung untuk melakukan pengujian maka sampel tersebut dikirim kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 

"Laporan kita sampaikan kepada Pak Sekda, kita punya laboratorium tapi kapasitasnya bukan ukuran itu (limbah, red). Maka kita akan teruskan sampel limbah kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kita lakukan tahapan kesana," katanya, Rabu, 2 September 2020.

Baca juga: DLH Lamtim Tunggu Hasil Uji Lab Dugaan Pencemaran Laut di Labuhan Maringgai

Kemudian ia mengatakan pihaknya terus berkoordinasi dengan Polda Lampung dan Jajaran Lampung Timur karena sampai saat ini belum diketahui dari mana asal limbah tersebut dan disengaja atau tidak. Apalagi lokasi tersebut banyak lalu lalang kapal-kapal, tim juga terus melakukan investigasi mengenai hal tersebut.

"Ekosistem disana juga rusak karena tercemar limbah, ada tambak ikan bandeng dan udang juga disana yang terkena imbasnya," kata Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.

Sementara itu Kepala Bidang Pengelolaan Limbah dan Sampah (B3) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, M Budi Setiawan menambahkan bahwa bila sampel sudah masuk di Lab Kementerian Lingkungan Hidup maka bisa diketahui hasilnya kurang lebih selama 10 hari. Untuk kerugian yang dihasilkan akibat limbah tersebut sedang direkap Dinas Perikanan dan Kelautan.

"Untuk lokasi terdampak diantaranya Pantai Karang Mas/Gading Mas yakni pasir dan mangrove sepanjang 3,8 km ikut terdampak, Pantai Cemara Bandar Negeri yakni pasir dan tambak terdampak sepanjang 2 km dari pantai terkena minyak mentah/aspal. Kemudian Pantai Muara Baru Karya Makmur sepanjang 2 km di pesisir pantai dan mangrove serta tambak udang dan bandeng juga ikut terdampak punya Pak Triono," katanya.

Sesuai UU Nomor 32 tahun 2009 terkait Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, di Pasal 102 menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Kemudian di Pasal 103 menyampaikan bahwa setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun dan denda paling sedikit Rp1 miliar dan paling banyak Rp3 miliar.

Selanjutnya di Pasal 106 menyampaikan setiap orang yang memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

Serta di Pasal 107 menyampaikan bahwa setiap orang yang memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang–undangan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling sedikit Rp5 miliar dan paling banyak Rp15 miliar.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar