KPKDPO

Samin Tan Jadi Buronan KPK

( kata)
Samin Tan Jadi Buronan KPK
Pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BORN) Samin Tan. (Foto: ANTARA/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta (Lampost.co) -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasukkan nama pemilik PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (PT BORN), Samin Tan, ke daftar pencarian orang (DPO). Samin kini buronan KPK.
 
"Tersangka SMT (Samin Tan) tidak menghadiri panggilan pemeriksaan sebagai tersangka sebanyak dua kali," kata pelaksana tugas (Plt) juru bicara KPK Ali Fikri di Jakarta, Rabu, 6 April 2020.
 
Ali mengatakan penerapan DPO ini dilakukan usai Samin Tan mangkir tanpa alasan yang patut usai berkali-kali dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Pertama, Samin mangkir pada panggilan KPK pada 2 Maret 2020. Samin tak memberikan alasan tidak hadir.

Samin kembali dipanggil KPK pada 5 Maret 2020. Saat itu, Samin beralasan sakit dan memberikan surat keterangan dari dokter. Samin minta pemeriksaan diulang pada 9 Maret 2020.
 
Pada 9 Maret Samin mangkir lagi. Alasannya adalah butuh istirahat selama 14 hari. Ada surat keterangan dokter untuk alasan tersebut.
 
"Selanjutnya pada 10 Maret 2020, KPK menerbitkan surat perintah penangkapan atas nama tersangka Samin Tan," ujar Ali.
 
Pencarian Samin dilakukan ke dua rumah sakit yang ada di Jakarta. KPK juga mencari Samin di beberapa hotel, dan apartemennya di bilangan Jakarta Selatan. Namun, Samin tak ditemukan dari pencarian itu.
 
 KPK meminta bantuan kepolisian untuk membantu mencari Samin sebagai buronan. Penetapan DPO itu sudah sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK.
 
"Atas dasar itu, KPK memasukkan SMT (Samin Tan) ke dalam daftar pencarian orang sejak 17 April 2020. KPK juga telah mengirimkan surat pada Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Kabareskrim Polri tertanggal 17 April 2020 perihal DPO atas nama SMT (Samin Tan)," ujar Ali.
 
KPK meminta Samin menyerahkan diri. Masyarakat yang mengetahui keberadaan Samin pun diminta melapor ke KPK.
 
"Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi sangat diperlukan," ujar Ali.
 
Samin ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek pembangunan PLTU Riau-I. Samin diduga menyuap mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih.
 
Tujuan pemberian suap itu agar Eni membantu proses pengurusan terminasi kontrak PKP2B PT AKT di Kementerian ESDM. PT AKT telah diakuisisi PT BORN.
 
Eni menyanggupi permintaan Samin. Eni selaku anggota Panja Minerba di Komisi VII DPR RI bahkan menggunakan forum rapat dengar pendapat untuk memengaruhi pihak Kementerian ESDM.
 
Eni juga diduga meminta sejumlah uang kepada Samin untuk keperluan Pilkada suaminya, Muhammad Al Khadziq di Kabupaten Temanggung. Pemberian itu terjadi dalam dua tahap melalui staf Samin dan tenaga ahli Eni.
 
Pertama, pada 1 Juni 2018, sebanyak Rp4 miliar dan pemberian kedua terjadi pada 22 Juni 2018 sebanyak Rp1 miliar. Total suap yang diterima Eni dari Samin sebanyak Rp5 miliar.
 
Samin disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Medcom



Berita Terkait



Komentar