#Korupsi#korupsijalan

Saksi Ahli Sidang Korupsi Proyek Jalan Kalibalangan Lampura Sebut Volume tak Sesuai Kontrak

( kata)
Saksi Ahli Sidang Korupsi Proyek Jalan Kalibalangan Lampura Sebut Volume tak Sesuai Kontrak
Suasana persidangan di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu, 9 Maret 2022. Lampost.co/Asrul Septian Malik


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Sidang korupsi proyek pelebaran Jalan Kalibalangan Cabang Empat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lampung Utara (Lampura) menghadirkan dua ahli. Mereka adalah ahli teknis Imam Mukti dan ahli hukum dari Universitas Lampung (Unila) Budiono.

Dua terdakwa dalam perkara ini aparatur sipil negara (ASN) Pemkab Lampura sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Yasril dan kontraktor, Abdul Azim.

Imam memaparkan, pada pekerjaan proyek tersebut ditemukan adanya kekurangan volume yang tidak sesuai dengan kontrak.

"Tidak sesuai dengan kontrak untuk aspal secara keseluruhan dan juga di galian B," ujarnya di PN Tipikor Tanjungkarang, Bandar Lampung, Rabu, 9 Maret 2022. 

Baca: Perusahaan yang Kerjakan Proyek Jalan Sutami Lamsel Masuk Daftar Hitam

 

Sementara ahli hukum, Budiono memaparkan, tugas pokok dan fungsi PPK adalah melakukan pengawasan proyek. Jika ditemukan adanya volume yang tak sesuai, dan tidak dilakukan pengawasan serta tetap dilakukan pembayaran penuh, maka berpotensi melanggar hukum.

"Tugas PPK harusnya mengawasi," ujar Budiono.

Budiono pun memaparkan upaya perhitungan kerugian negara oleh penyidik yang diperbolehkan lewat akuntan publik meski sudah ada audit rutin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Menurut Budiono, audit rutin dilakukan untuk menemukan adanya kelebihan pembayaran akibat volume yang tidak sesuai. Audit rutin hanya mengambil beberapa sampel ruas jalan. Sedangkan audit investigatif  yang dilakukan penyidik lebih menitikberatkan adanya potensi pelanggaran hukum.

"Bisa digunakan audit tertentu," katanya.

JPU mendakwa pelaku dengan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 dan Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dugaan korupsi bermula pada 2019, Dinas PUPR Kabupaten Lampura mengalokasikan anggaran untuk kegiatan peningkatan jalan kabupaten luar kota senilai Rp4 miliar yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Saat itu, kepala dinas dijabat oleh Syahbudin yang saat ini sudah berstatus terpidana.

Setelah proses lelang, pekerjaan dimenangkan CV  Banjar Negara dengan pagu anggaran Rp3,99 miliar untuk pekerjaan peningkatan jalan sepanjang 2.200 meter dan lebar lima meter.

Ternyata pekerjaan tersebut tidak dilakukan, tetapi disubkontrakkan ke pihak ketiga, yakni Abed Apriansyah melalui perjanjian lisan.

"Bahwa tindakan Abed mengambil alih peran Abdul Azim selaku Direktur CV Banjar Negeri dalam penandatangan kontrak, tanpa adanya persetujuan tertulis dari terdakwa selaku PPK merupakan pengingkaran terhadap kontrak sehingga terdakwa seharusnya memberikan peringatan kepada rekanan," ujar Hardiansyah saat membacakan dakwaan.

Konsultan pengawas pekerjaan tersebut, yakni CV Inti Mulya Engineering Consultan, juga memberikan pelaksanaan pekerjaan ke pihak ketiga atas nama Miru Yama melalui perjanjian lisan.

"Tidak melakukan pengawasanm, akan tetapi meminta (Miru Yama) meminta bantuan Iwan dan Triwiyanto yang sama sekali tidak mempunyai kompetensi dalam melakukan pengawasan," paparnya.

Karena minim pengawasan dan dikerjakan pihak ketiga, perbuatan Yasril selaku PPK  dan Abdul Azim selaku rekananan mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp794.368.321 sesuai hasil perhitungan ahli dari kantor akuntan publik

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar