#rerie

RUU TPKS Diimbau Mampu Menjamin Keadilan Proses Hukum

( kata)
RUU TPKS Diimbau Mampu Menjamin Keadilan Proses Hukum
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Dok


Jakarta (Lampost.co) -- Pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) harus memastikan aturan yang dihasilkan menjamin proses hukum tindak kekerasan berjalan adil dan lancar. Semua pihak harus memiliki semangat yang sama dalam mewujudkannya.

"Pembahasan RUU TPKS harus mampu memastikan perlindungan bagi korban secara menyeluruh, termasuk dari orang-orang di lingkungan korban," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 27 Maret 2022.

DPR RI dan Pemerintah merencanakan pembahasan lanjutan RUU TPKS pekan ini. Masyarakat berharap segera lahir undang-undang yang mampu melindungi setiap warga negara dari ancaman tindak kekerasan seksual.

Apalagi, ujar Lestari, catatan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyebutkan 797 anak menjadi korban kekerasan seksual sepanjang Januari 2022. Jumlah tersebut setara dengan 9,13% dari total anak korban kekerasan seksual pada tahun 2021 lalu yang mencapai 8.730.

Sementara berdasarkan catatan Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) menyebutkan pelaku kekerasan seksual biasanya orang di lingkungan korban seperti teman, pacar, orang tua, keluarga atau saudara dan guru.

Data tersebut, ujar Rerie, sapaan akrab Lestari, harus menjadi perhatian bersama para pemangku kepentingan dalam upaya memberi perlindungan menyeluruh bagi korban.

Menurut Rerie, kendala psikologis karena pelaku orang dekat korban juga harus diantisipasi, sehingga tidak menjadi hambatan dalam proses hukum tindak kekerasan seksual.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu berharap semua pihak memastikan proses hukum tindak kekerasan seksual mampu berjalan dengan seadil-adilnya lewat undang-undang yang dihasilkan kelak.

Kepedulian bersama dan semangat yang sama untuk melindungi setiap warga negara dari setiap ancaman, termasuk dari tindak kekerasan seksual harus terus diupayakan para pemangku kepentingan di pusat dan daerah demi melaksanakan amanah konstitusi negara.

Untuk itu, dia mengajak semua pihak terkait dalam pembahasan RUU TPKS untuk melepas ego diri, kelompok dan golongannya agar UU TPKS yang dihasilkan kelak mampu melindungi setiap warga negara dari tindak kekerasan seksual yang mengancam generasi penerus bangsa.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar