#ruukatahanankeluarga

RUU Ketahanan Keluarga Tidak Bisa Langsung Dihapus dari Prolegnas

( kata)
RUU Ketahanan Keluarga Tidak Bisa Langsung Dihapus dari Prolegnas
Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Ahmad Baidowi. MI/Susanto

Jakarta (Lampost.co) -- Rancangan undang-undang (RUU) ketahanan keluarga yang masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020 banyak dikritik dan diprotes. Penghapusan RUU tersebut bisa dilakukan pada rapat penyusunan daftar Prolegnas berikutnya.

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) Ahmad Baidowi di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, 21 Februari 2020. Dia menyebutkan

RUU ketahanan keluarga tidak bisa langsung dihapus dari daftar Prolegnas 2020 meski pengusul membatalkan. Penghapusan dapat dilakukan dalam rapat penyusunan daftar Prolegnas selanjutnya. "Itu kan setiap tahun Baleg rapat itu merevisi Prolegnas jangka menengah dan prioritas," ujar dia.

Dia menambahkan kronologis masuknya RUU ketahanan keluarga dalam Prolegnas 2020. Baleg hanya mengacu pada naskah akademik dan judul saat penyusunan, sedangkan substansi draf RUU baru dikaji pada tahap harmonisasi. "Kami (Baleg DPR) tak menyentuh substansi draf RUU," katanya.

Politikus PPP itu mengungkapkan usulan RUU ketahanan keluarga dikompilasi dengan regulasi lain sempat mengemuka saat penyusunan. Misalnya, memasukkan materi RUU ketahanan keluarga ke RUU kesejahteraan ibu dan anak serta RUU kependudukan.

Namun, para pengusul yang terdiri dari Ledia Hanifa, Netty Prasetiyani (PKS), Sodik Mudjahid (Gerindra), Ali Taher (PAN), dan Endang Maria (Golkar) ngotot RUU ketahanan keluarga dibahas tersendiri. "Kami sudah mintakan pendapat akhir fraksi-fraksi. Tidak ada yang menolak, semua setuju terhadap prolegnas prioritas yang jumlahnya 50 itu," ujarnya.

Dia heran ada pihak yang mengaku kecolongan. Padahal, saat penyusunan tidak ada yang memprotes RUU ketahanan keluarga masuk daftar Prolegnas 2020.
"Ya, kami kembali mempertanyakan, waktu itu kenapa ikut menyetujui," katanya.

Baidowi menganggap tanggapan pihak yang kecolongan itu hanya alasan untuk mengelak. Sebab, RUU ketahanan keluarga banyak dikritik dan ditolak.

RUU Ketahanan Keluarga akan didalami panitia kerja. Fraksi-fraksi bakal menyampaikan pandangan apakah usulan dilanjutkan semua, sebagian, atau dihentikan.

"Kalau diteruskan semua, mungkin tidak akan terjadi karena sudah menimbulkan penolakan," katanya.
 

Medcom



Berita Terkait



Komentar