#omnibuslaw#ruucitakerja#beritanasional

RUU Cipta Kerja Pangkas Aturan Tumpang Tindih

( kata)
RUU Cipta Kerja Pangkas Aturan Tumpang Tindih
Ilustrasi - Medcom.id.

Bandung (Lampost.co): Pakar Ekonomi dari Universitas Padjadjaran (Unpad) Aldrin Herwany menyarankan agar Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja disahkan sesegera mungkin oleh DPR sebelum wabah covid-19 berlalu. Hal itu dperlukan agar kondisi perekonomian Indonesia tidak semakin terpuruk.

"Mending RUU Cipta Kerja duluan diketuk palu. Jangan sampai nanti lagi. Karena pasca-Covid-19, banyak persoalan yang harus kita selesaikan. Kalau masih ada pandangan yang berbeda-beda, habis waktu nanti. Mending dari sekarang ketuk palu," kata Aldrin dalam seminar daring yang diselenggarakan PWI Jabar Pokja Gedung Sate bertajuk "Aspirasi untuk RUU Cipta Kerja dalam Membangun Kembali Sektor Ketenagakerjaan, Industri, dan UMKM Pasca Pandemi Covid-19", Kamis, 7 Mei 2020.

Baca jugaRUU Ciptaker Diusulkan Diubah Menjadi Kemudahan Berusaha dan Investasi

Menurut Aldrin, omnibus law RUU Cipta Kerja, akan menjadi solusi terbaik dan paling cepat untuk memulihkan perekonomian serta mengatasi pengangguran dan masalah ketenagakerjaan di Indonesia setelah pandemi covid-19.

RUU Cipta Kerja sendiri, kata dia, bisa memangkas berbagai peraturan yang saling tumpang tindih sehingga nantinya kepastian hukum untuk investasi akan lebih jelas. Negara-negara di dunia, lanjut dia, saat ini tengah berlomba untuk melalukan gebrakan yang dapat menarik minat investor.

"Seluruh investor punya desire ingin investasi, sedang mencari tempat aman dan enggak ribet peraturannya," kata dia.

Aldrin menjelaskan, kini sudah banyak perusahaan dari berbagai sektor yang tidak bisa beroperasi akibat covid-19, termasuk sektor informal. Misalkan jika ada sebuah perusahaan tutup, memiliki utang ke perbankan, maka untuk melakukan recovery, perusahaan harus kembali beroperasi dengan relaksasi dan restrukturisasi kredit dengan peran Otoritas Jasa Keuangan.

"Tapi kan ada peraturan banking, pada saat OJK tidak bisa berbuat banyak, di sinilah masuk peran omnibus law. Yang bisa pertahankan ketenagakerjaan sehingga bisa tetap beroperasi pasca-Covid-19. Maka dengan peraturan ini OJK bisa top up kredit lagi. Kalau enggak, bisa tutup perusahaannya," katanya.

RUU Cipta Kerja sendiri, katanya, memangkas berbagai peraturan yang saling tumpang tindih sehingga nantinya kepastian hukum untuk investasi akan lebih jelas. Negara-negara di dunia, katanya, tengah berlomba untuk melakukan gebrakan yang dapat menarik minat investor unruk berinvestasi setelah pandemi covid-19.

Tidak bisa dinanti-nanti, katanya, jika belum disahkan sampai akhir tahun ini sedangkan covid-19 masih terjadi di Indonesia, maka akan menjadi keterpurukan ekonomi yang terburuk di Indonesia karena alan sulit melakukan recovery ekonomi.

"Ini momen yang sangat tepat bagi DPR untuk membahas dan mengesahkan omnibus law. Jangan sampai hilang momen, nanti makin susah. Saya tidak mengerti kenapa didiamkan, apa menunggu demo dulu. Harus diingat, kita sedang menghadapi kondisi ekstrem dan butuh gebrakan segera. Jangan diam-diam saja," jelasnya.

Senada dengan dengan Aldrin, pakar ketenagakerjaan dari Indonesian Consultant at Law (IClaw) Hemasari Dharmabumi mengatakan yang harus dicermati bersama adalah RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan tenaga kerja, bukan RUU Ketenagakerjaan.

RUU ini, katanya, akan menyelaraskan berbagai peraturan yang tumpang tindih, sehingga meningkatkan efisiensi dalam proses investasi, kemudian menarik investor dan akhirnya menciptakan lapangan kerja sangat cepat. Inilah, katanya, yang sangat dibutuhkan di kala krisis seperti saat sekarang.

"Kalau tidak disahkan segera, DPR akan kehilangan momentum. Nanti sama saja dengan nunggu rakyat ke DPR berdemo, bukan berdemo menolak RUU Cipta Kerja, tapi karena mereka tidak punya kerjaan dan karena mereka lapar," kata Konsultan Organisasi Buruh Internasional untuk PBB (ILO) ini.

Covid-19, katanya, membuat perekonomian Indonesia yang sedang terganggu ekonomi global yang makin ambruk. Pemerintah di sisi lain tidak bisa terus menerus memberikan bantuan dan sembako kepada masyarakat terdampak karena keuangan yang terbatas. Maka solusinya adalah menyediakan lapangan pekerjaan yang cepat kepada masyarakat.

"Akan ada masanya, ketika pihak yang mempersulit pengesahan RUU Cipta Kerja akan menjadi public enemy. Karena menghambat penciptaan lapangan kerja secara cepat yang dibutuhkan masyarakat. Nanti akan muncul permintaan rakyat sendiri, siapa pun yang akan menyediakan lapangan pekerjaan, akan jadi pahlawan," katanya.

Hemasari mengatakan dengan RUU Cipta Kerja, minimal akan mempertahankan perusahaan yang ada untuk tidak pindah ke negara lain. Kemudian membuat perusahaan yang terpuruk menjadi kembali beroperasi normal. Harapan terbaiknya, katanya, jika mendatangkan investor untuk menciptakan lapangan kerja baru.

"Sebanyak 2,8 juta orang terdampak, 1,7 juta orang dirumahkan, di Jabar 200 ribu orang dirumahkan, pekerja yang dirumahkan tanpa gaji itu rawan pangan dan harus masuk dalam proteksi pemerintah. 749,4 ribu pekerja formal di-PHK, 282 ribu pekerja informal terganggu usahanya, 100 ribu pekerja migran dipulangkan," kata Hemasari.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar