Rumahsakitasuransicoronaviruspie

Rumah Sakit Bisa Klaim Pembiayaan Pasien PIE

( kata)
Rumah Sakit Bisa Klaim Pembiayaan Pasien PIE
Ilustrasi. Google images


BANDAR LAMPUNG (Lampost.co) -- Rumah sakit rujukan Covid-19 bisa melakukan klaim pembiayaan pasien yang dirawat dengan penyakit infeksi emerging (PIE) kepada Kementerian Kesehatan melalui Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. Hal itu berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan (KMK) RI Nomor HK.01/07/MENKES/446/2020, tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan Corona Virus Desease 2019 (Covid19).

Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Prof. Wiku Adisasmito dalam konferensi pers streaming melalui akun YouTube Sekretariat Presiden, Kamis, 1 Oktober 2020.

Ia menjelaskan, klaim pembiayaan tersebut berlaku bagi pasien yang dirawat di Rumah Sakit yang melakukan pelayanan Penyakit Infeksi Emerging (PIE) tertentu. Dengan demikian, lanjutnya, sesuai dengan ketentuan maka klaim pembiayaan bisa diberikan kepada Rumah Sakit yang melakukan pelayanan PIE tertentu.

"Termasuk di dalamnya adalah rumah sakit lapangan atau rumah sakit darurat yang didirikan di lokasi tertentu selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana," jelas Prof. Wiku.

Selain itu, bagi Pasien Suspek/Probable/konfirmasi COVID-19 dapat dilakukan alih rawat non isolasi dengan kondisi sudah memenuhi kriteria selesai isolasi tetapi masih memerlukan perawatan lanjutan untuk kondisi tertentu yang terkait dengan komorbid/penyakit penyerta, co-insidens dan komplikasi.

Pasien dengan kondisi itu Prof Wiku mengatakan pembiayaanya dijamin oleh JKN/asuransi kesehatan lain/mandiri. Kemudian, ia juga menegaskan jangan sampai ada rumah sakit yang merekomendasikan perawatan di luar standar yang ditanggung oleh pemerintah.

Oleh karena itu diimbau seluruh rumah sakit untuk mengevaluasi pelayanan yang dilakukan selama ini dengan merujuk kepada algoritma tatalaksana COVID-19 yang telah disetujui oleh Kementerian Kesehatan dan disusun oleh lima perhimpunan profesi dokter di Indonesia yaitu PDPI, PAPDI, IDAI, PERDATIN, PERKI.

Ia mengatakan hal itu ditegaskan, agar masyarakat yang menjadi pasien Covid-19 mendapat tanggungan dari pemerintah sesuai keputusan menteri.

"Biaya perawatan yang seluruhnya ditanggung oleh Pemerintah merupakan komitmen pemerintah dalam membantu meringankan beban pasien Covid-19 di Indonesia sehingga mereka dapat memperoleh layanan kesehatan yang sesuai standar. Inilah wujud kehadiran negara bagi masyarakat di tengah pandemi," ungkapnya.

Winarko







Berita Terkait



Komentar