#beritalampung#beritlampura#korupsi

Rugikan Negara 3,6 M, Proyek Fiktif Pembangunan RTLH di Lampura Disidik Kejati

( kata)
Rugikan Negara 3,6 M, Proyek Fiktif Pembangunan RTLH di Lampura Disidik Kejati
Aspidsus Kejati Lampung, Hutamrin (kanan) saat memberikan paparan, di Kantor Kejati Lampung, Kamis, 5 Januari 2023. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co): Kejati Lampung menyidik dugaan korupsi konsultasi perencanaan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara tahun anggaran 2018-2020.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Lampung Hutamrin mengatakan, modus yang digunakan dalam dugaan korupsi ini yakni, menyusun program kegiatan perencanaan yang tidak diikuti dengan kegiatan fisik dan melakukan kegiatan perencanaan yang fiktif sehingga tidak mempunyai nilal manfaat.

"Jadi modus menggunakan perusahaan konsultan perencanaan pembangunan rumah tidak layak huni. Perusahaan tersebut dipinjam oleh oknum di dinas tersebut, lalu dicairkan uang," ujarnya di Kejati Lampung, Kamis, 5 Januari 2023.

Lanjut Hutamrin, anggara dicairkan selama tiga tahun yakni pada 2018 sebesar Rp1,45 miliar. Kemudian di 2019 Rp1,2 miliar, dan pada 2020 sebesar Rp960 juta.

"Jadi totalnya Rp3,61 miliar dicairkan ke oknum di dinas tersebut," katanya.

Dari hasil penyelidikan awal ditemukan beberapa fakta. Pertama, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara terdapat anggaran dalam DPA berupa kegiatan jasa perencaan di 2018 sebesar Rp1,45 miliar. Lalu 2019 sebesar Rp1,2 miliar dan 2020 sebesar Rp960 juta. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lampung Utara.

Kemudian. kegiatan perencanaan Rumah Tidak layak Huni (RTLH) yang fiktif tersebut dilakukan dengan cara menyusun program di awal kegiatan perencanaan dan mengusulkan anggaran dibawah Rp100 juta. Agar dapat dilakukan Pengadaan Langsung.

Lalu pihak Dinas membentuk Tim untuk mencari dan meminjam Perusahaan jasa Konsultansi untuk dipilih langsung sebagai Penyedia dalam kegiatan perencanaan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Lalu, pihak Dinas membuat sendiri Hasil Pekerjaan kegiatan Perencanaan rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dibuat seolah-olah penyedia yang melaksanakan kegiatan perencanaan.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar