#beritalampung#beritalampungterkini#pembangunanberwawasanlingkungan#lingkungan

RPPLH Menjadi Dasar Kontrol Pembangunan Berwawasan Lingkungan

( kata)
RPPLH Menjadi Dasar Kontrol Pembangunan Berwawasan Lingkungan
Pemkab Pringsewu menggelar konsultasi publik yang diikuti perangkat daerah dan lembaga terkait di Hotel Royal Marisa, Pringsewu, Kamis, 13 Oktober 2022.


Pringsewu (Lampost.co) -- Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) menjadi hal mendasar dan wajib dilakukan pemerintah daerah untuk menyongsong pembangunan ke depan, sebagaimana diamanatkan undang-undang. Itu merupakan instrumen hukum dalam bidang perencanaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan  Lingkungan  Hidup.

Dalam rangka penyusunan RPPLH 2022—2052, Pemkab Pringsewu menggelar konsultasi publik yang diikuti perangkat daerah dan lembaga terkait di Hotel Royal Marisa, Pringsewu, Kamis, 13 Oktober 2022. Staf Ahli Bupati Pringsewu Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Hipni mewakili Pj Bupati Pringsewu Adi Erlansyah mengatakan sebagai dasar pemanfaatan sumber daya alam (SDA), RPPLH bertujuan mengontrol pembangunan berwawasan lingkungan. Selain itu, untuk memenuhi kewajiban adanya perencanaan lingkungan, yang diharapkan mampu mengarahkan pembangunan agar fungsi lingkungan hidup tetap terjaga serta menjadi acuan induk.

Baca juga: Puskesmas di Natar Periksa Rutin IPAL Antisipasi Limbah Medis Mencemari Lingkungan 

"Untuk itu saya berharap melalui pelaksanaan konsultasi publik ini akan mewujudkan kesatuan pikir, dukungan, dan sinergisitas unsur-unsur terkait maupun stakeholder untuk dapat menyampaikan isu lingkungan hidup untuk lima hingga 30 tahun mendatang yang akan dijadikan fokus utama penyusunan RPPLH," katanya.

Hipni yang didampingi anggota Komisi III DPRD Pringsewu Sudiyono, kadis Lingkungan Hidup Lampung yang diwakili  Koordinator Inventarisasi RPPLH dan LKHS Asnuri Hadi Broto dan Kadis Lingkungan Hidup Pringsewu Nurpajri menambahkan konsultasi itu merupakan kesempatan baik menyinergikan segala hal terkait kebijakan hingga implementasi dari program-program pembangunan lingkungan hidup ke depan. Semua itu berpegang pada koridor aturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, anggota Komisi III DPRD Pringsewu Sudiyono mengatakan perlu adanya penataan masalah lingkungan hidup. Oleh karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah dapat menyusun dan menata lingkungan ini.

"Sebagai wakil rakyat, kami sangat mendukung dan mendorong dilakukannya penataan ini demi kepentingan masyarakat. Hal itu juga sesuai kewenangan dan fungsi DPRD, di antaranya pembuatan regulasi. Saat ini merupakan saat yang tepat mulai melakukan penataan tersebut," ujarnya.

Muharram Candra Lugina








Berita Terkait



Komentar