#sidang#feeproyek#Mesuji#kapolda-wakapolda#beritalampung

Rp200 Juta Uang Silaturahmi Fee Proyek ke Kapolda dan Wakapolda

( kata)
Rp200 Juta Uang Silaturahmi Fee Proyek ke Kapolda dan Wakapolda
Sidang lanjutan perkara fee proyek Kabupaten Mesuji dengan dua terdakwa atas nama Sibron Aziz dan Kardinal, kembali digelari di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (22/4/2019).(Foto:Lampost/Febi Herumanika)

BANDAR LAMPUNG (Lampost.co)--Sidang lanjutan perkara fee proyek Kabupaten Mesuji dengan dua terdakwa atas nama Sibron Aziz dan Kardinal, kembali digelari di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang, Senin (22/4/2019).

Dua saksi dihadirkan dalam sidang itu yakni Wawan Suhendra dan Taufik Hidayat. Dalam persidangan  Saksi Wawan Suhendra sekaligus Sekertaris Dinas PUPR Mesuji menyebutkan bahwa ada daftar nama ploting proyek di lingkungan Mesuji yang akan diverifikasi Bupati langsung.
Menurut dia, bupati menyakan ke Kepala Dinas tentang proyek, lalu Kepala Dinas memerintahkan dia mendaftar nama-nama proyek tersebut. 

"Daftar nama saya serahkan ke Kepala Dinas dan diteruskan ke Bupati untuk diverifikasi, baru turun ke saya untuk dilanjutkan," katanya.

Wawan Yunarwanto, Jaksa KPK yang menyidangkan perkara itu, tak puas dengan pernyataan saksi. Lantas dia menyakan perihal cara pemenangan dari liat nama-nama tersebut.
Saksi menjawab "Bupati, ada requestnya," kata Wahyu menjawab Jaksa KPK.

Wawan pun mulai mencecar saksi prihal fee proyek sebesar 12 persen dimksud. Dalam BAP, kata Wawan, saksi menyebutkan bahwa ada dua proyek, pengadaan base dan pengadaan bahan material dengan total Rp14 miliar, dan fee sebesar Rp1,668 miliar. "Pertanyaannya sepengetahuan saudara berapa fee yang sudah dibayarkan pak Kardinal?" tanya Wawan. 

Saksi menyebutkan tidak tahu. Menurut saksi, dia hanya tahu pembayaran fee Rp200 juta dan Rp100 juta, selain itu dia tidak tahu.
JPU Wawan pun kembali mempertanyakan penggunaan uang fee awal sebesar Rp200 juta dari Kardinal. Saksi pun menjawab ketika itu Bupati hendak bersilaturahmi, dan minta (uang) ke dirinya dan Kadis. "Beliau bilang mau ke Bandar Lampung mau silaturahmi dengan Pak Kapolda dan Wakapolda, itu bulan Mei 2018," katanya.
Saat itu Bupati berucap kepada saksi tidak mungkin silaturahmi tidak membawa apa-apa. "Saya diminta pak Kadis untuk menemui pak Kardinal, dan saya ke kantornya (Kardinal), lalu saya bawa (uang Rp 200 juta," kata Wahyu di persidangan.
Saksi kembali menegaskan sebelum menemui Kapolda dan Wakapolda, Bupati menunggunya di Hotel Emersia.
Jaksa KPK menyakan kembali apakah waktu di rumah dinas langsung nyerahkan uang yang dimaksud, saksi mejawabn jika dia sempat menyakan kepada bupati apakah sudah dapat uang atau belum. 

"Ditanya pak Bupati sudah dapat belum uangnya, saya bilang dapat uangnya, kemudian saya diperintah memecah uang jadi dua, masing-masing Rp150 juta dan Rp50 juta. Sudah itu sampai di rumah pak Kapolda, kemudian pak kadis dan bupati masuk kedalam rumah dinas saya di mobil, gak tahu apa yang dibicarakan didalam. Baru kemudian keluar bertiga Pak Kadis, Pak Bupati, dan Pak Kapolda, dan pak Bupati ambil uang Rp150 juta ke saya," katanya.
Setelah bertemu Kapolda lanjut Wahyu perjalanan mereka dilanjutkan ke rumah dinas Wakapolda. Disitu (rumah)  Wakapolda dia masuk dan kemudian uang  diambil Rp 50 juta oleh Kadis.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Lampung AKBP Zahwani Pandra Arsyad mengatakan pihaknya baru mendengar ada keterangan itu dari saksi di sidang korupsi. Tentunya saksi bebas berbicara apapun di persidangan, tinggal bagaimana nanti pembuktiannya. "Kita tunggu lah hasilnya, tapi fokusnya kan tersangka korupsi itu," kata Pandra saat dihubungi Lampost.co, Senin (22/4/2019) malam.

Febi Herumanika/Mustaan



Berita Terkait



Komentar