#bpk#bawaslu#beritalampung

Rp2,9 Miliar Dana Bawaslu Masuk ke Rekening Pribadi Selama 12 Hari

( kata)
Rp2,9 Miliar Dana Bawaslu Masuk ke Rekening Pribadi Selama 12 Hari
Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna. Foto: Youtube

Bandar Lampung (Lampost.co): Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Repulik Indonesia mengungkap pemilik rekening pribadi setoran sisa belanja langsung dan Tambahan Uang Perswdiaan (TUP) milik Bawaslu Provinsi Lampung sebesar Rp2,93 miliar.

Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna menyebutkan bahwa pengembalian sisa Belanja Langsung (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2.933.987.167 disetorkan ke rekening pribadi milik seseorang berinisial FR, seorang staf Subbag SDM Bawaslu Provinsi Lampung.

"Dari pengakuan FR menyatakan rekeningnya hanya dipinjam oleh bendaraha pengeluaran untuk menampung sementara sisa belanja dari bawaslu kabupaten/kota, karena seluruh uang yang masuk ditarik dalam jangka waktu tidak lebih dari 12 hari kalender," ujarnya kepada Lampost.co, Selasa, 21 Juli 2020, melalui siaran BPK di kanal Youtube resmi mereka, Selasa, 21 Juli 2020.

Agung menambahkan tidak ada kerugian negara dari perbuatan FR.

"Tetapi ada berisiko karena menggunakan rekening pribadi," kata dia.

Sementara itu, Fatikhatul Khoiriyah selaku Ketua Bawaslu setempat mengaku tidak mengetahui hal tersebut. 

"Kami tidak tahu menahu hal di atas sampai ada berita itu. Jadi kemarin saya langsung minta penjelasan dari kepala sekretariat," kata Khoir sapaan akrabnya kepada Lampost.co, Selasa, 21 Juli 2020. 

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lampung, Dini Yamashita, mengatakan temuan tersebut tidak berimplikasi pengembalian dana atau pidana.

"Judul dalam LHP sangat jelas yakni penggunaan rekening pribadi sebagai rekening antara atas pengembalian sisa Belanja  Langsung (LS) dan TUP pada Bawaslu kabupaten/kota di Provinsi Lampung sebesar Rp2.933.987.167. Dan temuan tersebut tidak berimplikasi pengembalian maupun pidana," ujar Dini.

Dia mengatakan permasalahan lainnya terjadi pada Satuan Kerja Bawaslu Kota Bandar Lampung sebesar Rp45.375.000 berupa selisih kurang kas.

"Saldo kas di neraca tidak didukung dengan keberadaan fisik kas," kata dia.

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) atas keuangan Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2019, atas pengendalian sistem intern, yang diunduh Lampung Post. Pengelolaan dana melalui rekening pribadi pada lima K/L sebesar Rp71.782.081.589,34 terdapat di sejumlah instansi lain, salah satunya ada di Lampung, riciannya:

1. Kementerian Pertahanan sebesar Rp48.129.446.085 berupa rekening bank belum dilaporkan dan atau belum mendapat izin Menteri Keuangan;

2. Kementerian Agama sebesar Rp20.718.648.337,34 berupa sisa uang tunai kegiatan per 31 Desember 2019 pada rekening pribadi dan/atau tunai dalam kelolaan pribadi pada 13 satker sebesar Rp4.961.491.435; dana kelolaan disimpan tunai dan/atau pada rekening pribadi maupun rekening yang tidak terdaftar di KPPN pada 12 satker sebesar Rp5.416.601.354,34; dan pemindahbukuan ke rekening pribadi pada 15 satker sebesar Rp10.340.555.548;

3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berupa pengembalian sisa Belanja Langsung  (LS) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) pada Bawaslu kabupaten/kota di 
Provinsi Lampung sebesar Rp2.933.987.167 tidak disetorkan ke rekening Bawaslu Provinsi Lampung melainkan disetorkan ke rekening pribadi;

4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa uang negara atas hasil lelang sitaan kayu ilegal tahun 2003 yang masih disimpan dalam rekening  penampungan hasil lelang kayu sitaan a.n pribadi pensiunan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur dan bendahara penerimaan periode Tahun 2012-2013; dan

5. Badan Pengawas Tenaga Nuklir berupa penggunaan rekening pribadi oleh koordinator kegiatan dalam mengelola uang kegiatan dan jangka waktu  pertanggungjawaban dana Belanja Langsung (LS) belum di tetapkan sehingga pengembalian sisa belanja melewati tahun.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar