#Korupsi#OTT-KPK

Romahurmuziy Divonis Hari Ini

( kata)
Romahurmuziy Divonis Hari Ini
Terdakwa kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Romahurmuziy di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/12/2019). Foto: Antara/Aditya Pradana

Jakarta (Lampost.co) -- Proses hukum mantan ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) M Romahurmuziy (Romy) di pengadilan tingkat pertama memasuki babak akhir. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta bakal membacakan vonis untuk Romy hari ini.

Romy duduk di kursi pesakitan sejak 11 September 2019 terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag). Jaksa penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendakwa Romy menerima suap total Rp416,4 juta.

Sebanyak Rp325 juta di antaranya dari Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Jawa Timur Haris Hasanuddin. Rp91,4 juta lainnya merupakan duit pelicin dari Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Muafaq Wirahadi.

Uang itu diyakini untuk memuluskan Haris dan Muafaq memperoleh jabatan penting di lingkungan Kemenag. Lobi-lobi kepada Romy dilakukan keduanya dalam berbagai kesempatan.

Romy lepas kontrol dan disebut menerima rasuah rentang Januari hingga Maret 2019. Penerimaan uang itu menjadi masalah karena perbuatan Romy bertentangan dengan posisinya sebagai anggota DPR periode 2014-2019 atau selaku penyelenggara negara.

Muafaq Wirahadi berkukuh terpilih sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik pada Oktober 2018. Padahal, namanya tak diusulkan masuk kandidat.

Ide menemui Romy dirasa tepat. Muafaq meminta jadwal tatap muka melalui sepupu Romy, Abdul Rochim. Setelah bertemu, Muafaq menceritakan keinginannya dan disanggupi oleh Romy.

"Atas arahan Abdul Rochim, Muafaq pada pertengahan Oktober 2018 menemui terdakwa di sebuah hotel di Surabaya. Muafaq meminta untuk menjadikan dirinya sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik. Atas permintaan itu Romy menyanggupinya," kata jaksa KPK Wawan Yunarwanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jalan Bungur Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat.

Romy lalu berkomunikasi dengan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Mohamad Nur Kholis Setiawan, agar segera menunjuk Muafaq sebagai Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik. Uang sebesar Rp41,4 juta diberikan kepada Abdul Wahab untuk pencalonannya menjadi anggota DPRD Kabupaten Gresik. Pemberian pada 17 Januari 2019 ini disebut atas persetujuan Romy.

Pada 15 Maret 2019, uang Rp50 juta dalam goodie bag warna hitam bertuliskan Mandiri Syariah priorityditerima Romy melalui stafnya, Amin Nuryadi, di Hotel Bumi Surabaya. Pemberian ini sekaligus menjadi momen Romy terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.

Satu hal yang mengejutkan dalam perkara Romy yakni perbuatan rasuah itu diduga melibatkan mantan Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin. Nama Lukman muncul dalam perkara suap Haris Hasanuddin.

Romy disebut mengintervensi, baik langsung maupun tidak langsung, dalam proses pengangkatan jabatan Haris.

Haris 'ngebet' menempati posisi kepala Kanwil Kemenag Jatim yang tengah dibuka pendaftarannya pada Kamis, 13 Desember 2018. Salah satu syaratnya, calon pendaftar tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin pegawai negeri sipil (PNS) selama lima tahun terakhir.

Namun, Haris pernah dijatuhi sanksi disiplin PNS berupa penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun.

"Haris bermaksud meminta bantuan langsung kepada Menteri Lukman. Namun, karena terdakwa sulit menemuinya, Ketua DPP PPP Jawa Timur Musyaffa Noer menyarankan Haris bertemu dengan terdakwa mengingat Romy merupakan kader PPP dengan punya kedekatan khusus dengan Menteri Lukman," ujar jaksa Wawan.

Romy disebut menerima fulus Rp5 juta dari Haris sebagai kompensasi atas kelolosannya ke tahap administrasi. Uang itu sekaligus sebagai komitmen awal agar Haris dibantu menduduki kursi Kakanwil Kemenag Jawa Timur.

Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sempat mencium ketidakberesan pencalonan Haris. KASN meminta Menag Lukman membatalkan pencalonan Haris.

Namun Lukman tetap melenggangkan Haris setelah Romy 'mengkondisikan'. Setelahnya, Haris memberikan uang Rp250 juta di rumah Romy di kawasan Kramat Jati, Jakarta Timur.

Empat tahun penjara serta denda Rp250 juta subsider lima bulan kurungan dinilai Jaksa KPK sesuai dengan apa yang telah diperbuat Romy. Dalam nota tuntutan jaksa KPK, Romy juga dituntut hukuman tambahan berupa mencabut hak dipilih Romy dalam jabatan politik selama lima tahun.

Romy juga terancam membayar uang pengganti sebesar Rp46,4 juta. "Jika dalam jangka waktu tersebut terdakwa tidak membayar uang pengganti maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal jika terpidana tidak punya harta benda yg mencukupi maka akan diganti pidana selama satu tahun," ujar jaksa Wawan, Senin, 6 Januari 2020.

Tuntutan jaksa tersebut direspons Romy dalam pleidoinya. Romy meminta dibebaskan dari segala tuduhan. Dia memelas pada Hakim agar kehormatan dirinya dikembalikan.

"Saya memohon Yang Mulia untuk membebaskan saya dari segala tuduhan, memulihkan seluruh martabat dan kehormatan saya, serta mengembalikan saya kepada anak dan istri saya," ujar Romy, Senin, 13 Januari 2020.

Selama 3,5 bulan 'sibuk' menjalani persidangan yang melelahkan, kini saatnya Romy mendengarkan putusan atau vonis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Pembacaan putusan perkara nomor 87/Pid.Sus-TPK/2019/PN Jkt.Pst itu dijadwalkan dimulai pukul 10.00 WIB.

Abdul Gafur



Berita Terkait



Komentar