#RKUHP#Aborsi#Pemerkosaan#Nasional

RKUHP Atur Izin Aborsi bagi Korban Pemerkosaan

( kata)
RKUHP Atur Izin Aborsi bagi Korban Pemerkosaan
Menkumham Yasonna H Laoly (tengah). Foto: Medcom.id/ Candra Y N


JAKARTA (Lampost.co) -- Revisi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) bakal mengatur tindakan aborsi bagi para korban pemerkosaan.

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H Laoly mengatakan dalam draf rancangan revisi KUHP memperbolehkan aborsi bagi korban pemerkosaan. Aborsi diizinkan jika kandungan mengancam jiwa sang ibu. Alasan medik tersebut juga diatur dalam pasal 75 Undang-undang Kesehatan.

"Seorang perempuan yang diperkosa oleh karena dia tidak menginginkan janinnya, dalam terminasi tertentu dapat dilakukan karena alasan medik, mengancam jiwa misalnya," kata Yasonna di kantor Kemenkumham, Kuningan, Jakarta Selatan, Jum'at, 20 September 2019.

Yasonna mengatakan selama ini sudah banyak korban pemerkosaan yang harus menanggung kandungan bayi lantaran tidak bisa melakukan aborsi. Namun, dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan berbagai alasan maka tindakan aborsi akan dimungkinkan dalam hukum.

"Tapi kan sekarang dunia sudah berubah maka diatur ancaman pidana yang lebih rendah dan tidak berlaku bagi korban pemerkosaan maupun karena alasan medis," ujar Yasonna.

Namun, prosedur pelaksanaan aborsi pun dilakukan secara ketat. Jika aborsi dilakukan tanpa memenuhi persyaratan maka akan tetap dipidana.

Dia meminta publik tidak berburuk sangka terkait ketentuan aborsi tersebut. Yasonna mengatakan ketentuan aborsi bagi korban pemerkosaan ini sudah dirancang oleh para profesor dengan mempertimbangkan perkembangan zaman.

"Tidaklah seolah-olah kita ciptakan ini seperti langit akan runtuh dan kita akan menangkapi semua orang," tandas dia.

Medcom.id







Berita Terkait



Komentar