#RizieqShihab#FPI#KerumunanPetambunan

Rizieq Shihab Serahkan Proses Hukum ke Penyidik

( kata)
Rizieq Shihab Serahkan Proses Hukum ke Penyidik
Rizieq Shihab (kanan) menjawab pertanyan wartawan sebelum menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (1/2/2017). Foto: MI/Ramdani


Jakarta (Lamost.co) -- Imam besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab tak banyak bicara soal kasus pelanggaran protokol kesehatan yang menjeratnya. Dia menyerahkan proses hukum sepenuhnya kepada penyidik.

"Nanti itu belakang. Yang penting sekarang ini saya ada pemeriksaan terkait kerumuman," kata Rizieq di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu, 12 Desember 2020.

Pentolan FPI itu mendatangi Polda Metro Jaya. Dia menyerahkan diri usai ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan.

Rizieq ditetapkan sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan usai menggelar acara akad nikah putrinya di Petamburan, Jakarta Pusat. Polisi juga menetapkan lima tersangka lain.

Lima tersangka lainnya, yakni Ketua Pantia Akad Nikah, Haris Ubaidillah; Sektretaris Panitia, Ali Bin Alwi Alatas; Penanggung Jawab bidang Keamanan, Maman Suryadi; Penanggung Jawab Acara, Sobri Lubis; dan Kepala Seksi Acara, Idrus.

Akad nikah anak Rizieq dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan pada Sabtu, 14 November 2020, kedapatan melanggar protokol kesehatan. Kegiatan itu ramai didatangi pengikut Rizieq. Banyak jemaah yang berkerumun, tidak menjaga jarak, dan berpotensi meningkatkan penyebaran covid-19.

Sejumlah peserta juga tidak menggunakan masker. Banyak pula peserta acara menggunakan masker tak sesuai ketentuan, seperti digunakan di bawah dagu. Alhasil, klaster baru penyebaran covid-19 muncul di lokasi tersebut.

Polisi menyatakan ada unsur pidana dalam pelanggaran protokol kesehatan tersebut. Para tersangka dikenakan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dengan ancaman kurungan satu tahun atau denda Rp100 juta.

Lalu, ada pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan untuk Melakukan Kekerasan dan Tidak Menuruti Ketentuan Undang-Undang dengan ancaman enam tahun penjara atau denda Rp4.500. Selain itu, ada pelanggaran Pasal 216 ayat 1 KUHP tentang Menghalang-halangi Ketentuan Undang-Undang dengan ancaman pidana penjara empat bulan dua minggu atau denda Rp9.000.

Abdul Gafur







Berita Terkait



Komentar