#viruskorona #fpi #rizieqshihab #muhammadrizieqshihab

Ridwan Kamil Sebut Kewenangan Gubernur Jabar dan DKI Berbeda

( kata)
Ridwan Kamil Sebut Kewenangan Gubernur Jabar dan DKI Berbeda
Gubernur Jawa Barat Ridwan 'Emil' Kamil tiba di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 20 November 2020. Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil atau Kang Emil mengatakan terdapat perbedaan teknis sistem pemerintahan Jawa Barat (Jabar) dan DKI Jakarta. Hal ini terkait kewenangan Emil menindak kerumunan massa di Megamendung, Bogor, Jawa Barat, beberapa waktu lalu. 

"Tidak semua urusan secara teknis tanggung jawab gubernur karena undang-undang memberi keterbatasan," kata Kang Emil usai diperiksa di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat, 20 November 2020. 

Kang Emil menjelaskan Jabar merupakan daerah otonom. Wali kota dan bupati dipilih dalam pemilihan kepala daerah (pilkada). Dalam hal penyelenggaraan, pembangunan, dan izin kegiatan diberikan kewenangan pada tingkat kota/kabupaten.

"Berbeda dengan wilayah administratif DKI. Jumlah Satgas Covid di Jabar itu ada 27 di kota/kabupaten dan Satgas Covid-19 ada satu di Jawa Barat," ujarnya.

Berita terkait: Ridwan Kamil: Keputusan Pemberhentian Harus Adil

Mantan Wali Kota Bandung itu menuturkan ada enam urusan yang tidak bisa diintervensi gubernur Jabar. Yakni urusan keamanan, pertahanan, yustisi atau pengadilan, agama, hubungan luar negeri, dan fiskal.

"Jadi dalam kondisi kewenangan itulah kita harus memahami peristiwa-peristiwa ini (kerumunan massa) dalam aturan perundang-undangan," ujarnya.

Dia menyebut penjelasan itu juga dipaparkan kepada penyidik Bareskrim Polri. Hal ini agar penyidik memahami tanggung jawab yang diembannya sebagai gubernur Jabar.

Rizieq Shihab memberikan ceramah di salah satu masjid di Megamendung, Bogor. Ratusan massa datang berujung kerumunan. Kejadian tersebut diduga melanggar protokol kesehatan.

Medcom







Berita Terkait



Komentar