honorertenagahonorerhonorerdihapus

Seribuan Tenaga Honorer di Tulangbawang Terancam Diberhentikan

( kata)
Seribuan Tenaga Honorer di Tulangbawang Terancam Diberhentikan
Ilustrasi. ANTARA FOTO/Adeng Bustomi

MENGGALA (Lampost.co) -- Sebanyak 1.637 tenaga honorer di Kabupaten Tulangbawang terancam dirumahkan. Hal itu menyusul adanya kesepakatan bersama antara Komisi ll Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama Kementerian PAN-RB dan BKN untuk menghapus pegawai honorer atau pegawai tidak tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Dalam kesimpulan rapat kerja yang diadakan di ruang rapat Komisi ll, Gedung DPR, Jakarta pada Senin, 20 Januari 2020 itu, tidak ada lagi status pegawai yang bekerja di instansi pemerintah selain Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.

Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Tulangbawang Penliyusli PNR belum dapat berkomentar jauh perihal kesepakatan tersebut, lantaran belum menerima pemberitahuan dari pusat.

"Belum tahu, nanti kalau ada info dari BKN kita kasih kabar," kata Penli, dihubungi lampost.co, Rabu, 22 Januari 2020.

Penli menjelaskan sebanyak 1.637 pegawai honorer selain bekerja di instansi pemerintah daerah juga tersebar hingga kepelosok Kabupaten Sai Bumi Nengah Nyappur. Terdiri dari pegawai honorer di bidang Kesehatan maupun Pendidikan dan digaji menggunakan APBD.

"Gajinya dari APBD karena semuanya SK Bupati dan mereka ada yang sudah mengabdi selama 5 hingga 10 tahun. Kalau bukan SK Bupati itu dinas yang ngatur, tapi aturannya enggak boleh kita menerima honor di luar SK Bupati," kata dia.

 

Winarko



Berita Terkait



Komentar