#pajak#PBB

Ribuan SPPT PBB di Palas Diusulkan Penghapusan

( kata)
Ribuan SPPT PBB di Palas Diusulkan Penghapusan
Ilustrasi. Dok. Lampost.co


Kalianda (Lampost.co) -- Ribuan lembar surat pemberitahuan pajak terutang pajak bumi dan bangunan (SPPT PBB) tahun 2021 di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, diusulkan penghapusan. Usulan tersebut karena ketidaksesuaian data yang tertera di SPPT PBB.

Berdasarkan informasi yang dihimpun Lampost.co, usulan penghapusan atau pembatalan ribuan SPPT PBB itu memiliki nominal tagihan sebesar Rp31.653.011 dari ketetapan pokok wajib pajak PBB di Kecamatan Palas sebesar Rp349.515.294.

Petugas Khusus PBB Kecamatan Palas, Danang Marhaens mengatakan pihaknya baru menerima usulan pembatalan atau penghapusan SPPT PBB yang tidak sesuai data sebanyak 1.233 lembar. Usulan itu karena terdapat kesalahan data, seperti NOP ganda, ganda objek atau subyek, tidak ada subyek pajak, tidak ada objek pajak atau tidak ada objek dan subyek.

"Hingga saat ini kami baru menerima usulan dari 15 desa dari 21 desa di Kecamatan Palas. Total baru ada 1.233 lembar SPPT PBB dengan nilai sebesar Rp31,6 juta lebih," kata dia saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 5 Mei 2021.

Danang merinci desa yang mengusulkan penghapusan SPPT PBB itu yakni Desa Baliagung 39 lembar Bumidaya 56 lembar, Palasaji 44 lembar, Tanjungjaya 3 lembar, Sukaraja 19 lembar, Palasjaya 99 lembar, Bumiasri 10 lembar, Bumiasih 45 lembar, Pulaujaya 33 lembar, Mekarmulya 41 lembar, Sukamulya 403 lembar, Pematangbaru 2 lembar, Pulautengah 23 lembar, Kalirejo 44 lembar, dan Tanjungsari 375 lembar.

"Penghapusan terbanyak di Desa Sukamulya mencapai 403 lembar senilai Rp14,4 juta lebih. Kemudian, perbaikan SPPT baru Desa Sukabakti yang mengusulkan dan memang tidak ada usulan penghapusan," kata dia.

Kepala UPTD Perpajakan Kecamatan Palas, Rusli mengatakan pihaknya saat ini masih fokus terhadap usulan penghapusan SPPT yang bermasalah tersebut. Pihaknya akan mengusulkan ke Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Lamsel.

"Kami sifatnya hanya mengusulkan ke BPPRD Lamsel untuk dapat ditindaklanjuti. Nanti tindaklanjutnya Pak Bupati Lamsel akan mengeluarkan Surat Keputusan dalam penghapusan SPPT PBB tersebut," kata dia.

Winarko







Berita Terkait



Komentar