#honorer#beritalampung#penghapusanhonorer

Ribuan Pegawai Honorer Lampung Terancam Diberhentikan

( kata)
Ribuan Pegawai Honorer Lampung Terancam Diberhentikan
Arinal Djunaidi usai Diskusi Publik dengan tema "Membangun Sinergi dalam Upaya Konservasi Semberdaya Hukum dan Lingkungan" di Auditorium Pasca Sarjana, Universitas Bandar Lampung, Jalan ZA Pagaralam, Rabu 22 Januari 2020. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Ribuan pegawai honorer di Provinsi Lampung terancam diberhentikan. Hal tersebut karena dampak dari kesepakatan Komisi II DPR RI, Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk menghapus pegawai honorer atau pegawai tidak tetap dari organisasi kepegawaian pemerintah.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan Rebiro) Tjahjo Kumolo mengatakan bahwa tidak ada lagi perekrutan tenaga honorer. Hal itu merujuk kesepakatan Kemenpan-Rebiro dengan Komisi II DPR, Senin, 20 Januari 2020.

Status pegawai telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Didalamnya hanya ada dua status pegawai, yakni pegawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tenaga honorer yang ingin bekerja di pemerintahan harus melewati seleksi khusus. Apabila memenuhi syarat sebagai PNS diperbolehkan mengikuti seleksi CPNS, sedangkan tenaga honorer yang tak memenuhi syarat bisa mengikuti PPPK.

Tjahjo menuturkan kementerian atau lembaga yang ingin merekrut tenaga honorer perlu membuat anggaran gaji honorer. Anggaran yang dibuat harus melewati persetujuan Kemenpan-RB, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait.

Namun, akunya, perekrutan tenaga honorer dipastikan tak akan berhasil mengingat harus melewati penganggaran itu.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan bahwa pada prinsipnya pegawai honorer apabila dibutuhkan oleh instansi, maka pihaknya memiliki pertimbangan khusus untuk mempertahankannya. Namun bila tenaga harian lepas tersebut karena keinginan orang perorang karena saudara, teman, dan segala macamnya, sementara di instansi yang bersangkutan memiliki kelebihan tenaga kerja maka perlu ada pertimbangan.

"Pegawai kita ini dengan kemampuan keuangan yang ada sudah tidak sebanding lagi. Yang baik itu belanja langsung tetap operasional tentang pembangunan. Sementara belanja tidak langsung untuk kepentingan gaji dan segala macam," kata Arinal.

Dia mengatakan pembiayaan untuk pembangunan harus dibesarkan. Apabila pembiayaan untuk gaji dibesarkan namun pembangunan kecil, maka akan banyak insfrastruktur yang terbengkalai.

"Jadi jangan ada pertimbangan lain. Kalau pegawai golongan I, II, III dan IV di instansi tersebut bisa kerja dan menyelesaikan tugas. Kenapa kita mengangkat itu (honorer, red)," kata Arinal.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar