#pilkada#beritalampung#beritalamsel

Ribuan APK di Lamsel Diduga Melanggar

( kata)
Ribuan APK di Lamsel Diduga Melanggar
Kordiv Pengawasan Bawaslu Lamsel Iwan Hidayat. Lampost.co/Armansyah


Kalianda (Lampost.co): Bawaslu Lampung Selatan melakukan pengawasan terhadap alat peraga kampanye (APK) milik pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada Pilkada Lamsel 2020. Setidaknya ada ribuan APK yang tersebar di Lamsel diduga melanggar.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Lamsel, Iwan Hidayat, mengatakan berdasarkan hasil pengawasan jajaran Panwaslu Kecamatan se-Lamsel terdapat 1.225 APK milik paslon diduga melanggar. Sebanyak tiga kontestan Pilkada Lamsel 2020 menyumbang APK yang diduga melanggar. 

"Berdasarkan laporan dari Panwaslu Kecamatan se-Lamsel terdapat 3.487 APK yang telah dipasang. Namun, 1.225 APK terindikasi melanggar peraturan yang ada," kata dia. 

Menurut Iwan, untuk pasangan calon Nanang Ermanto - Pandu Kusuma Dewangsa terdapat 972 APK, Tony Eka Candra - Antoni Imam (673 APK) dan Hipni-Melin Haryani Wiajaya (1.842 APK). APK yang dipasang ini berupa baliho, billboard, umbul-umbul dan spanduk, serta selebaran, brosur, pamflet, dan poster. 

"APK yang melanggar untuk paslon Nanang-Pandu sebanyak 226 buah, paslon Tony-Antoni 72 buah, dan Hipni-Melin 927 buah. Data ini sudah kami laporkan ke Bawaslu Lampung saat rapat evaluasi bersama anggota Bawaslu RI Afifuddin di Bandar Lampung kemarin," kata dia. 

Iwan mengatakan secara merinci untuk jenis APK baliho yang terpasang sebanyak 922 APK, billboard 117 APK, umbul-umbul 226 APK, spanduk 856 APK, dan lainnya 1.366 APK. Sedangkan, yang melanggar jenis baliho 309 APK, billboard 78 APK, umbul-umbul 89 APK, 194 APK dan lainnya 555 APK. 

"APK yang diduga melanggar ini terpasang di pepohonan atau diluar daei zona yang sudah ditetapkan oleh KPU Lamsel. Kemudian, tidak mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota," kata dia. 

Menurut Iwan, ribuan APK yang diduga melanggar tersebut dalam waktu dekat akan direkomendasikan ke Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk dapat ditertibkan. Untuk itu, pihaknya berharap kepada tim paslon dapat segera memperbaiki atau merubah teknik pemasanganya. 

"APK yang melanggar ini akan kami segera rekomendasikan supaya ditertibkan. Untuk itu, kami berharap kepada tim paslon dapat segera merubah teknik pemasanganya sebelum ditertibkan," kata dia.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Lamsel, Hendra Fauzi mengatakan pihaknya meminta kepada seluruh kontestan Pilkada Lamsel 2020 supaya dapat memasang APk sesuai Peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 tentang 
Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pilkada.

"Pada PKPU itu menjelaskan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dapat dipasang  ditempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta. Tapi, wajib disertai dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut," kata dia.

Adi Sunaryo







Berita Terkait



Komentar