pemiluUU

Revisi UU Pemilu Harus Selesai 2021

( kata)
Revisi UU Pemilu Harus Selesai 2021
Ilustrasi: Medcom.id


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) menjadi agenda yang harus dituntaskan pada 2021. Naskah revisi UU itu sudah diterima Baleg. 

 

"Ini naskahnya tebal sekali. Ini kali pertama undang-undang ini sebegitu tebalnya. Jadi ini UU pertama pemilu pascareformasi 1999 yang dinisiasi DPR," ujar Willy dalam diskusi virtual Forum Denpasar 12, Rabu, 6 Januari 2021. 

 

Menurut dia, ada beberapa isu krusial yang dibahas dalam revisi UU Pemilu. Salah satunya terkait keserentakan penyelengaraan pemilu presiden (pilpres) dan pemilu legislatif (pileg). 

Politikus Partai NasDem itu menilai berkaca pada Pemilu 2019, ada sejumlah catatan penting. Pilpres dan pileg tidak dapat diselenggarakan secara bersamaan.

"Kalau pileg dan pilpres dibarengkan maka kemudian pilpres akan diurus oleh relawan dan partai akan sibuk mengurus para caleg (calon legislatif) dan caleg akan urus dirinya masing-masing. Dalam konteks itu, presiden menjadi yatim piatu yang akan mengurus pilpres," jelas dia. 

Selain itu, Willy menyebut parliamentary threshold dan presidential threshold menjadi upaya mematangkan proses demokrasi. Ambang batas untuk pencalonan presiden dan memperoleh kursi di DPR itu tidak dapat dihilangkan. 

"Dalam posisi ini NasDem mengusulkan tujuh persen, presidential threshold ada usulkan untuk diturunkan sehingga terjadi ruang yang lebih terbuka," tutur dia.
 

Winarko







Berita Terkait



Komentar