OJKleasing

Restrukturisasi Pinjaman Leasing Capai Rp80,55 Triliun

( kata)
Restrukturisasi Pinjaman Leasing Capai Rp80,55 Triliun
Ilustrasi. Foto: Dok.MI


Jakarta (Lampost.co) -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total outstanding restrukturisasi pinjaman yang dilakukan perusahaan pembiayaan (leasing) hingga 2 Juni 2020 mencapai sebesar Rp80,55 triliun. Angka itu mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan realisasi per 31 Mei 2020 sebanyak Rp75,08 triliun.
 
Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyampaikan, total outstanding restrukturisasi pinjaman leasing berasal dari 2,6 juta kontrak yang telah disetujui. Sementara, terdapat 485 ribu kontrak lainnya masih dalam proses persetujuan.
 
"Kami harapkan semua lembaga keuangan memanfaatkan restrukturisasi yang ada ini. Dengan demikian kami yakin bahwa insentif yang telah disediakan dalam POJK 11 tersebut betul-betul dioptimalkan oleh para pelaku pasar dan lembaga keuangan," ujar Wimboh dalam telekonferensi di Jakarta, Kamis, 4 Juni 2020.

Hingga saat ini, seluruh perusahaan leasing yang terdaftar di regulator sudah mengimplementasikan program restrukturisasi pinjaman ini. Total ada 183 perusahaan pembiayaan yang sudah merestrukturisasi pinjaman nasabahnya.
 
Selain itu, Wimboh juga menyampaikan bahwa restrukturisasi kredit yang dilakukan industri perbankan per 26 Mei 2020 sebesar Rp517,2 triliun. Keringanan kredit ini diberikan kepada 5,3 juta debitur yang terdampak pandemi virus korona (covid-19).
 
Dari jumlah tersebut, sebanyak Rp250,6 triliun di antaranya merupakan (debitur) Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Total ada 4,55 juta debitur UMKM.
 
"Sementara outstanding restrukturisasi kredit non UMKM itu sebesar Rp266,5 triliun atau sekitar 780 ribu debitur," papar Wimboh.
 
Kebijakan restrukturisasi ini tertuang dalam Peraturan OJK (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19.
 
Adapun mekanisme restrukturisasi kredit dilaksanakan berdasarkan penilaian kualitas aset. Antara lain dengan penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, dan pengurangan tunggakan pokok.
 
Keringanan juga dapat berupa pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan konversi kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara.
 
"Kami juga telah merilis kebijakan penetapan kualitas kredit atau pembiayaan hanya satu pilar, yaitu ketepatan membayar dan restrukturisasi kredit atau pembiayaan perbankan dan perusahaan pembiayaan langsung ditetapkan kualitas lancar," pungkas Wimboh.

Medcom







Berita Terkait



Komentar