jokowiReshufflekabinet

Reshuffle Kabinet Dinilai Bisa Perbaiki Kepercayaan Publik

( kata)
Reshuffle Kabinet Dinilai Bisa Perbaiki Kepercayaan Publik
Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma


Jakarta (Lampost.co) -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) diminta segera melakukan reshuffle kabinet. Kebijakan tersebut dianggap memperbaiki kepercayaan publik yang tergerus usai dua menteri Jokowi ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Jika presiden tidak melakukan reshuffle, hal ini tentu akan mengganggu jalannya pemerintahan dan tentu masyarakat yang akan merasakan dampaknya," ujar Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Arieo Pandiko, melalui keterangan tertulis, Kamis, 17 Desember 2020.

 

Menurut dia, saat ini merupakan momentum yang tepat bagi Jokowi untuk merombak kabinet. Sekaligus melakukan evaluasi kerja para menteri.

Secara khusus, Arieo menyebut Presiden butuh sosok mumpuni untuk mengisi posisi Menteri Sosial. Butuh figur yang benar-benar memahami Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk jabatan tersebut.

"Salah satu sosok yang saya anggap layak dan sesuai dengan kriteria tersebut adalah Ahmad Basarah", kata Arieo.

Menurut dia, Wakil Ketua MPR itu merupakan alternatif ideal pengisi kursi Menteri Sosial. Arieo yakin Basarah mampu mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

"Itu adalah modal penting untuk membawa kemajuan bagi jalannya pemerintahan Pak Jokowi dan membawa kemakmuran bagi rakyat Indonesia," kata dia.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies, Jerry Massie, mengatakan tersandungnya dua menteri Jokowi menjadi momentum reshuffle kabinet. Perombakan susunan pembantu Presiden Jokowi dinilai mendesak untuk menjaga kepercayaan publik.

Jerry mengatakan kepercayaan publik pada pemerintah akan semakin terkikis bila perombakan tak kunjung dilaksanakan. Jerry menilai pemerintah juga sudah menangkap sinyal ketidakpuasan publik, mulai dari penanganan covid-19 hingga menteri yang terjerat kasus korupsi.

Winarko







Berita Terkait



Komentar