#PEREMPUAN#MPR

Rerie: Terjadinya Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan Menodai Integritas Bangsa

( kata)
Rerie: Terjadinya Praktik Kekerasan Terhadap Perempuan Menodai Integritas Bangsa
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Foto: Dok MI)


Jakarta (Lampost.co) --  Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menyatakan rangkaian kekerasan terhadap perempuan dan anak yang masih terjadi saat ini seharusnya mengusik rasa malu dan menodai integritas para pemangku kepentingan di negeri yang menjunjung tinggi hak azasi manusia ini.

"Kekerasan seksual saat ini banyak sekali bentuknya, baik secara fisik maupun nonfisik. Sedangkan aturan yang ada belum menjangkau sejumlah bentuk kekerasan seksual tersebut," kata Lestari Moerdijat yang akrab disapa Rerie, saat membuka diskusi daring bertajuk Alarm Krisis Kekerasan pada Perempuan Indonesia yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, di Jakarta, Rabu, 30 Juni 2021.

Diskusi yang dimoderatori Arimbi Heroepoetri(Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Koordinator Bidang Penyerapan Aspirasi Masyarakat dan Daerah) itu menghadirkan Dr. Barita Simanjuntak (Ketua Komisi Kejaksaan RI), Taufik Basari (Anggota Badan Legislasi DPR RI), Azriana R. Manalu (Ketua Komnas Perempuan Periode 2015-2019), dan Dr. Lucky Endarwati (Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya) sebagai narasumber.

Selain itu, hadir Amelia Anggraini (Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem), Asfinawati (Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia/YLBHI), Kania Sutisnawinata (CEO Medcom.id) dan Yunianti Chuzaifah (Aktivis Gender dan HAM) sebagai penanggap.

Menurut Rerie, kehadiran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sejatinya untuk mengatasi kendala aturan yang belum menjangkau kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tersebut. Ia menjelaskan penuntasan pembahasan RUU PKS menjadi undang-undang harus didukung dalam bentuk political will dari semua pihak.

Baca juga : Perlu Lompatan Besar untuk Mewujudkan Peningkatan Peran Perempuan

Bila tidak ada usaha-usaha yang luar biasa dalam mendorong RUU PKS menjadi undang-undang, Rerie menilai, upaya mengejar ketertinggalan di bidang hukum untuk menjawab permasalahan kekerasan seksual terhadap perempuan tahun ini akan terganggu.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, mendorong agar para pemangku kepentingan aktif dalam merealisasikan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk meningkatkan peran negara dalam menangani sejumlah kasus hukum terkait kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak. Rerie menilai, semua harus bersatu dalam satu gerakan bersama untuk memutus rantai kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak di tanah air.

Ketua Komnas Perempuan Periode 2015-2019, Azriana R. Manalu berpendapat kejahatan kekerasan seksual berkembang pesat, karena belum adanya mekanisme hukum yang memadai untuk mengatasi kasus-kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Sementara Anggota Badan Legislasi DPR RI, Taufik Basari mengungkapkan, saat ini pihaknya menunggu badan kajian untuk memperkaya draf RUU PKS.

Baca juga : Perempuan Harus Mampu Menjawab Tantangan yang Kian Beragam

Ketua Komisi Kejaksaan RI, Barita Simanjuntak berpendapat, kondisi kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak saat ini memasuki situasi yang genting. 
Bila tidak ada langkah yang signifikan untuk mewujudkan UU Penghapusan Kekerasan Seksual, jelas Barita, negeri ini akan  dipermalukan dengan sejumlah kasus kekerasan seksual yang terus terjadi.

Ketua Bidang Perempuan dan Anak DPP Partai NasDem, Amelia Anggraini berpendapat, kekerasan terhadap perempuan merupakan fenomena gunung es di negeri ini. 
Amelia yakin masih banyak kasus kekerasan terhadap perempuan saat ini.
Diperlukan sosialisasi yang masif, ujar Amelia, untuk menyadarkan semua pihak, terkait maraknya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Bila perlu, jelas Amelia, penguatan cara pandang berperspektif gender dimasukkan dalam kurikulum pendidikan nasional.

Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati menilai untuk mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan yang harus dibenahi bukan hanya aturan hukum, tetapi juga kultur. Karena, tegas Asfinawati, kekerasan terhadap perempuan lahir dari cara pandang bias gender masyarakat terhadap perempuan.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar