#MPR#NASDEM#LESTARIMOERDIJAT

Rerie: Perjuangan Menghadirkan UU TPKS Harus Jadi Gerakan Bersama

( kata)
Rerie: Perjuangan Menghadirkan UU TPKS Harus Jadi Gerakan Bersama
Layar tangkap Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat bersama sejumlah narasumber dalam forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 8 Desember 2021. Dok MI


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan perjuangan menghadirkan Undang-undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) harus menjadi sebuah gerakan bersama agar negara mampu melindungi korban kekerasan seksual yang semakin meningkat.


"Mengakhiri kekerasan, menghadirkan payung perlindungan hukum bukan sebatas kampanye tetapi sebuah kerja nyata setiap elemen 
negara untuk melindungi kelompok masyarakat yang sering menjadi obyek kekerasan," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat, saat membuka diskusi daring bertema Nasib RUU TPKS di Penghujung 2021 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 pada Rabu, 8 Desember 2021. 

Diskusi tersebut dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Arimbi Heroepoertri. Adapun narasumber acara tersebut diantaranya Wakil Ketua Baleg DPR RI Willy Aditya, Sekjen Kaukus Perempuan Parlemen RI Luluk Nur Hamidah, Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera Bivitri Susanti, Koordinator Advokasi Nasional Asosiasi LBH APIK Indonesia Ratna Batara Munti. 

Selain itu hadir pula Pakar Hukum Tata Negara Dr. Atang Irawan, dan Jurnalis Kompas Sonya Hellen sebagai penanggap.

Menurut Rerie, pembahasan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) bukan terkait perlindungan korban kekerasan seksual semata, lebih dari itu sangat terkait hak azasi manusia. Sehingga seluruh elemen bangsa harus hadir dengan melakukan kerja nyata dalam mewujudkan aturan hukum untuk melindungi korban kekerasan seksual.

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu menegaskan, diperlukan kesadaran bersama bahwa terjadi perubahan yang cepat di berbagai sektor kehidupan sehingga perlu kesiapan dari sisi aturan dan aparat untuk mengantisipasinya. Rerie berharap, UU TPKS bisa mempersempit gap aturan hukum yang ada agar mampu melindungi korban tindak kekerasan seksual yang semakin meningkat.

Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI, Willy Aditya, di sela rapat pleno Baleg DPR mengungkapkan Baleg DPR telah sepakat untuk mengajukan RUU TPKS ke Rapat Paripurna untuk disahkan sebagai RUU usulan inisiatif DPR. Setelah itu, jelas Willy, pihaknya akan membahas RUU TPKS bersama pemerintah untuk menjadi undang-undang.

Pengajar Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera, Bivitri Susanti mengungkapkan untuk mewujudkan UU TPKS masih harus melalui jalan yang panjang. Menurutnya, pembahasan RUU TPKS di Badan Legislatif DPR merupakan bagian dari perjalanan panjang tersebut. Bila Baleg DPR sepakat, ujar Bivitri, RUU TPKS itu baru disepakati sebagai RUU usulan DPR untuk dibahas lebih lanjut bersama pemerintah pada masa sidang mendatang.

Wandi Barboy








Berita Terkait



Komentar