#MPR#NASDEM#LESTARIMOERDIJAT

Rerie: Perdagangan Orang di Indonesia Harus Diakhiri

( kata)
Rerie: Perdagangan Orang di Indonesia Harus Diakhiri
Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat (Foto: Dok MI)


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan pemerintah harus segera mengambil langkah yang strategis dan terukur untuk menekan jumlah kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Indonesia yang masih cenderung tinggi. 

"Ancaman tindak pidana perdagangan orang terhadap setiap warga negara semakin tinggi dengan munculnya ancaman krisis ekonomi dan kemajuan teknologi yang tidak dibarengi literasi yang memadai," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulis, Senin, 1 Agustus 2022. 

Menurutnya, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)  mencatat pada 2021 terdapat 678 korban TPPO. Dalam laporan Trafficking in Persons (TIP) yang dirilis Departemen Luar Negeri Amerika Serikat pada Selasa, (19/7/2022) perdagangan manusia memburuk secara signifikan di Asia Tenggara sepanjang  2021. 

Sehingga pada Juli 2022, posisi Indonesia turun dari peringkat kedua menjadi peringkat kedua dalam pengawasan. Sebagai catatan peringkat kedua disematkan untuk negara yang pemerintahnya tidak sepenuhnya memenuhi standar minimum Trafficking Victims Protection Act (TVPA) tetapi melakukan upaya yang signifikan untuk mematuhinya.

Menurut Rerie, sejumlah catatan itu harus segera direspons agar setiap warga negara mendapat perlindungan yang layak dan terhindar dari ancaman TPPO. Dia menjelaskan sejumlah titik lemah yang menjadi faktor pemicu maraknya TPPO seperti ancaman krisis ekonomi, kemajuan teknologi, literasi yang rendah terkait sejumlah aturan dan birokrasi yang koruptif harus segera diantisipasi dampaknya lewat sejumlah perbaikan yang signifikan. 

Para pemangku kepentingan, tegas Rerie, harus proaktif dalam upaya mendeteksi sejumlah potensi TPPO di wilayah masing-masing. Sehingga, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, langkah-langkah pencegahan bisa terus ditingkatkan untuk menekan potensi bertambahnya jumlah korban. 

Rerie mengakui banyak faktor dan melibatkan sejumlah pihak yang mendorong terjadinya TPPO. Sehingga, upaya perbaikan harus dilakukan lewat kolaborasi yang kuat antar pemangku kepentingan di pusat dan daerah. 

Dia juga menilai dampak TPPO yang kerap berdampak menghilangkan nyawa manusia seharusnya menjadi prioritas untuk segera diatasi. 

Rerie menegaskan salah satu amanah dari pembukaan konstitusi adalah Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Wandi Barboy






Berita Terkait



Komentar