#KESETARAANGENDER#JAKARTA#MPR

Rerie: Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan Bersama

( kata)
Rerie: Peningkatan Pemahaman Kesetaraan Gender Harus Diwujudkan Bersama
Tangkapan layar diskusi daring bertema Kesetaraan Gender Sebagai Bagian dari Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan, yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 4 Agustus 2021. Istimewa


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menjelaskan pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender sangat mempengaruhi sikap sejumlah pihak terhadap Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Upaya peningkatan pemahaman kesetaraan gender dapat diwujudkan lewat pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDGs).

"Tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) harus dilihat secara holistik, sehingga sejumlah target, termasuk kesetaraan gender, dapat segera dicapai," kata Lestari Moerdijat akrab disapa Rerie saat membuka diskusi daring bertema Kesetaraan Gender Sebagai Bagian dari Cita-Cita Pembangunan Berkelanjutan, yang digelar oleh Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 4 Agustus 2021.

Diskusi itu dimoderatori Arimbi Heroepoetri (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu menghadirkan Mimah Susanti (Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat), Dr. Hj. Sugiarti - (Pakar dan Aktifis Gender/ Ketua Pusat Penelitian Gender Universitas Muhammadiyah Malang/UMM)), dan Dr. Elsa R.M Toule - (Akademisi - Dosen Hukum Pidana) sebagai pembicara.

Selain itu, hadir pula Ammy A.F Surya, (Inisiator RUU PKS/ Anggota DPR RI Periode 2014-2019/Wakil Ketua DPP Garnita Malahayati NasDem), Dr. Atang Irawan (Staf Khusus Wakil Ketua MPR RI/Pakar Hukum Tata Negara) dan Dr. Suyoto - (Ketua Koordinator Bidang Kebijakan Publik & Isu Strategis DPP Partai NasDem) sebagai penanggap.

Menurut Rerie, berbagai upaya harus dilakukan oleh para pemangku kepentingan dan segenap lapisan masyarakat dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesetaraan gender. Apalagi, pemahaman kesetaraan gender di masyarakat Indonesia terbilang rendah. 

Hal itu, tambahnya, diindikasikan dengan berlarut-larutnya proses pembahasan RUU PKS, yang salah satu soal yang dipertentangkan terkait dengan permasalahan gender.

Baca juga : Kesetaraan Gender Dinilai untuk Kehidupan Berbangsa Lebih Baik

Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, berharap negara berkomitmen kuat dalam mewujudkan peningkatan pemahaman masyarakat terkait kesetaraan gender, yang merupakan bagian dari SDGs.

Karena SDGs, jelas Rerie, adalah sebuah peta jalan bangsa-bangsa di dunia untuk meningkatkan kesejahteraan negara-negara di dunia dan Indonesia adalah salah satu negara yang berkomitmen untuk menjalankannya.

Rerie mengajak, semua pihak tanpa melihat sekat partai politik, golongan dan agama, untuk bahu membahu lewat gerakan peningkatan pemahaman kesetaraan gender di masyarakat dan mendorong segera lahir Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, untuk melindungi bangsa ini dari ancaman kekerasan seksual yang terus meningkat di tanah air.

Pakar Hukum Pidana Universitas Pattimura, Ambon, Elsa R.M Toule, berpendapat mekanisme perlindungan terhadap kekerasan seksual bisa diberikan dalam berbagai upaya yaitu Preemtif, Preventif dan Represif. 

Ketua Pusat Penelitian Gender UMM, Sugiarti, menilai untuk mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di tengah masyarakat harus diwujudkan secara bertahap.

Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI), Mimah Susanti mengungkapkan, pihaknya selalu berupaya untuk meningkatkan kesetaraan terhadap perempuan Indonesia dengan selalu menyajikan program siaran tanpa diskriminasi.

Wakil Ketua DPP Garnita Malahayati NasDem yang juga Inisiator RUU PKS, Ammy A.F Surya berpendapat kehadiran UU PKS merupakan salah satu cara negara untuk mewujudkan kesetaraan gender.

Cepat atau lambatnya RUU PKS disahkan menjadi undang-undang, jelas Ammy, sangat tergantung pada political will dari fraksi-fraksi di parlemen yang merupakan kepanjangan partai politik, untuk mewujudkannya.

Jurnalis senior, Saur Hutabarat berpendapat urgensi pengesahan RUU PKS menjadi undang-undang seharusnya menjadi sangat kuat di masa pandemi ini. Karena, jelas Saur, kasus kekerasan domestik justru meningkat saat terjadi isolasi sosial dalam upaya mengatasi pandemi.

Wandi Barboy








Berita Terkait



Komentar