#mpr#lestarimoerdijat#nasdem

Rerie: Penanaman Kebangsaan Lewat Pendidikan Memanusiakan Manusia

( kata)
Rerie: Penanaman Kebangsaan Lewat Pendidikan Memanusiakan Manusia
Wakil Ketua MPR fraksi NasDem Lestari Moerdijat saat diwawancarai jurnalis beberapa waktu lalu di Jakarta. (Foto: Istimewa)


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan nilai-nilai kebangsaan yang dimiliki harus menjadi pegangan bangsa untuk menuju Indonesia Emas. Penanaman nilai-nilai tersebut harus konsisten lewat proses pendidikan yang memanusiakan manusia. 

"Indonesia memiliki empat konsensus kebangsaan yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tinggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang harus menjadi landasan setiap langkah anak bangsa untuk bersatu berbenah dalam menghadapi masuknya ideologi dari luar," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Peran Nilai dan Revolusi Mental menuju Indonesia 2045 yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 di Jakarta, Rabu, 2 Februari 2022. 

Diskusi itu dipandu Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfi Assyaukanie. Acara itu menghadirkan narasumber Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI Prof. Muhadjir Effendy, Aktivis Kemanusiaan Alissa Wahid, Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia Prof. Komaruddin Hidayat, dan Guru Besar Ilmu Filsafat Universitas Pelita Harapan/UPH Prof. Fransisco Budi Hardiman.

Hadir pula Henny Supolo Sitepu dari Yayasan Cahaya Guru dan Ahmad Baedowi dari Direktur Eksekutif Yayasan Sukma Bangsa sebagai penanggap. 

Menurut Rerie, pemahaman terhadap nilai-nilai yang berlaku di masyarakat saat ini dan nilai-nilai yang diharapkan bisa menjadi bahan untuk berbenah dalam mewujudkan bangsa yang berkarakter kuat. 

Dia juga menyebut tantangan yang dihadapi saat ini adalah bagaimana nilai-nilai kebangsaan ini ditanamkan lewat proses pendidikan yang bertujuan untuk  memanusiakan manusia. Rerie menilai berbagai macam forum bisa dikembangkan untuk mengkaji nilai-nilai tersebut.

Harapannya, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, Indonesia sebagai bangsa harus mampu menghasilkan generasi yang siap menghadapi tantangan dan mencapai cita-cita bangsa. 

Aktivis Kemanusiaan, Alissa Wahid mengungkapkan, dirinya bersama Nenilai (Gerakan kerja sama para pakar dan penanggulangan kemiskinan, Bappenas dan DayaLima Abisatya untuk memajukan Indonesia) 
melakukan inisiatif untuk memahami nilai-nilai yang ada di masyarakat lewat survei online dengan 50 ribu responden di tanah air yang dilakukan pada Juli-Desember 2020.

Menurutnya, survei Nenilai itu ditujukan untuk asesmen nilai apa saja yang ada di masyarakat Indonesia terkait nilai-nilai pribadi, nilai yang berlaku di masyarakat dan nilai-nilai yang diharapkan. Alissa menjelaskan hasil survei tersebut mengungkapkan tanggung jawab, adil, dapat dipercaya, hidup sederhana, menghormati orang tua dan kejujuran menjadi nilai-nilai pribadi para responden. 

Alissa berpendapat, bangsa Indonesia harus segera melakukan transformasi sosial untuk mewujudkan nilai-nilai yang diharapkan bangsa ini. 

Guru Besar Ilmu Filsafat UPH, Fransisco Budi Hardiman berpendapat apa yang terjadi pada abad ke-20 merupakan prestasi besar dari liberalisme dan kapitalisme yang mampu mengglobalkan nilai-nilai tersebut di masyarakat. Fransisco mendiagnosis, Indonesia saat ini sedang sakit, karena banyak mengalami gesekan-gesekan di tiga sektor yaitu sektor agama dan religi, hukum dan politik, serta komunikasi dan digital. 

Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia, Komaruddin Hidayat berpendapat, membicarakan nilai-nilai sangat dipengaruhi oleh domain masyarakat, negara, government dan lembaga demokrasi. Indonesia, menurut Komaruddin, memiliki aset nilai-nilai luhur yang kaya. Namun, ujarnya, masyarakat Indonesia ketika berbicara kebhinekaan tetap masih berada pada posisinya masing-masing sesuai suku, etnis dan agama mereka. 

Menurut jurnalis senior, Saur Hutabarat temuan hasil survei Nenilai yang memperlihatkan adanya gap antara nilai pribadi para responden dan nilai-nilai yang diharapkan adalah hasil dari berpikir jangka pendek para pemangku kepentingan yang dapat menyebabkan runtuhnya demokrasi dan integritas, serta maraknya praktik jalan pintas. 

"Apakah revolusi mental mampu mengubah cara berpikir jangka pendek menjadi berpikir jangka panjang dalam waktu singkat? Perlu evolusi mental di level mikro," ujar Saur.

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar