#MPR#NASDEM#LESTARIMOERDIJAT

Rerie: Pembangunan Budaya Penting untuk Mewujudkan Politik yang Lebih Bermartabat

( kata)
Rerie: Pembangunan Budaya Penting untuk Mewujudkan Politik yang Lebih Bermartabat
Tangkapan layar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan sejumlah narasumber saat Forum Diskusi Denpasar 12, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022. (Foto: Dok MI)


Jakarta (Lampost.co) -- Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan pembangunan kebudayaan merupakan langkah strategis dalam pengembangan politik bangsa. Karena budaya dapat menjadi kontrol terhadap politik ketika pada praktiknya menanggalkan martabat dan integritas manusia.

"Kebudayaan mengandung pola perilaku sosial masyarakat dan politik merupakan salah satu bagian dalam dinamika kebudayaan. Sehingga pengembangan budaya diharapkan mampu mempengaruhi pembangunan politik menjadi lebih baik," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat saat membuka diskusi daring bertema Gerakan Budaya dan Partai  Politik yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12 bersama DPP Partai NasDem, Jakarta, Rabu, 31 Agustus 2022. 

Diskusi yang dimoderatori Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI Luthfi Assyaukanie itu menghadirkan Anggota DPR RI - Penggiat Kebudayaan Muhammad Farhan, Budayawan Sujiwo Tejo, Pekerja Seni Christine Hakim, dan Praktisi Permuseuman - Cagar Budaya Punto A. Sidarto sebagai nara sumber. 

Selain itu, hadir Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan DPP NasDem - Penggiat Kebudayaan Ivanhoe Semen dan  Direktur Program dan Pengembangan Metro TV Agus Mulyadi sebagai penanggap. 

Menurut Rerie, budaya bukan sebuah konsep abstrak tetapi sebuah realitas yang berwujud cara hidup suatu kelompok masyarakat. Dari cara hidup itu, tambah Rerie, terbentuk karya-karya intelektual, perumusan nilai moral, tatanan kehidupan yang diwariskan turun- temurun. 

Bersumber dari dinamika pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia, jelas Rerie, Pancasila sebagai norma dasar merupakan wajah kebudayaan Indonesia yang memungkinkan pelestarian identitas kelompok, sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas keindonesiaan warganya. 

Dengan demikian, tegas Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, setiap dinamika bernegara, termasuk berpolitik dalam konteks Indonesia mesti bertolak dari sumber nilai dan norma utama kemanusiaan dan kebudayaan Indonesia. 

Di tengah arus modernisasi, ujar Rerie, politik cenderung mengesampingkan nilai kemanusiaan. Padahal, dinamika manusia di setiap sektor kehidupan selalu berorientasi untuk kebaikan manusia, untuk kesejahteraan masyarakat, untuk mencapai cita-cita bersama.

Menurut Rerie, kesadaran mutlak perlu ditanamkan kepada setiap warga negara bahwa budaya merupakan representasi seluruh diri manusia Indonesia yang utuh dan politik adalah cara untuk menempatkan manusia Indonesia pada kedudukan tertinggi melalui semangat politik kebangsaan.

Anggota Komisi I DPR RI Fraksi NasDem, Muhammad Farhan berpendapat bahwa budaya tidak hanya menghibur, tetapi bisa mencairkan suasana di tengah polarisasi politik yang terjadi di masyarakat. Dalam Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, ujar Farhan, ada 10 objek budaya yang diamanatkan untuk diperhatikan antara lain soal adat istiadat, manuskrip, olah raga tradisional, bahasa dan ritus. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, jelas Farhan, sebagai salah satu produk politik dalam bentuk kebijakan yang bertujuan mendorong pelestarian kebudayaan. 

Menurut pekerja seni, Christine Hakim, film, tari, dan karya seni rupa merupakan produk budaya. Kebudayaan itu bermakna luas tentang manusia Indonesia termasuk masalah pendidikan di dalamnya. 

Indonesia sebagai negara yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan lebih dari 1.000 etnis, ujar Christine, belum pernah memiliki kementerian yang khusus mengurusi kebudayaan, selalu saja digabungkan dengan urusan-urusan sektor lainnya. 

"Tidak cukup hanya setingkat direktorat untuk urus kebudayaan di negara yang memiliki kebudayaan yang luar biasa seperti Indonesia," tegas Christine. 

Budayawan Sujiwo Tejo sepakat untuk mendukung Christine dalam keseriusan membangun kebudayaan Indonesia. Namun, Sujiwo Tejo, tidak sepakat bila kebudayaan diurus oleh satu kementerian. Karena, jelas dia, segala urusan itu mengandung sisi kebudayaan sepanjang dalam prosesnya lewat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. 

Sujiwo Tejo menegaskan persetujuannya jika partai politik melakukan gerakan kebudayaan dengan menumbuhkan kembali iklim yang mendukung munculnya kegiatan kebudayaan sehingga dimungkinkan lahirnya produk budaya baru. 

Menurut dia, tumbuhnya lembaga kebudayaan diharapkan mampu merangsang seniman-seniman tradisional untuk berpikir sesuai zamannya. 

Praktisi Permuseuman dan Cagar Budaya, Punto A. Sidarto berpendapat gerakan budaya merupakan gerakan sosial untuk pertumbuhan budaya yang berlangsung dalam jangka panjang. Menurut Punto, budaya nasional Indonesia  unsur-unsur utamanya adalah bahasa Indonesia dan batik. 

Direktur Program dan Pengembangan Metro TV, Agus Mulyadi, berpendapat kebudayaan itu bukan hanya ruang atau ekspresi dari aspek estetika tetapi juga keresahan publik, termasuk keresahan terhadap partai politik. 

Kondisi itu, tegas Agus, harus diantisipasi dengan baik oleh para politisi di partai politik lewat lahirnya sejumlah kebijakan yang mampu menjawab keresahan masyarakat tersebut. 

Ketua Bidang Hubungan Sayap dan Badan DPP Partai NasDem, Ivanhoe Semen berpendapat membangun kebudayaan adalah bagian dari membangun peradaban. 

Menurut Ivanhoe, hantaman budaya global yang  berujung pada krisis identitas anak bangsa disebabkan proses akulturasi yang memunculkan budaya baru. 

Krisis identitas, tambah Ivanhoe, terjadi karena akar budaya anak bangsa yang belum kuat dan tidak siap sehingga terkikis oleh nilai-nilai budaya baru yang muncul. 

Jurnalis senior, Saur Hutabarat berpendapat menghadapi perkembangan kebudayaan global yang cepat seiring kecepatan perkembangan teknologi informasi, perlu politik kebudayaan dengan politik anggaran yang kuat, sehingga harus didukung lahirnya Kementerian Kebudayaan di negeri ini.

Wandi Barboy








Berita Terkait



Komentar