#MPR#NASDEM#LESTARIMOERDIJAT

Rerie: Pancasila Mesti Jadi Ideologi dan Panduan Etis Elemen Bangsa

( kata)
Rerie: Pancasila Mesti Jadi Ideologi dan Panduan Etis Elemen Bangsa
Tangkapan layar Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan sejumlah narasumber saat Forum Diskusi Denpasar 12, Jakarta, Rabu, 1 Juni 2022. (Foto: Dok MI)


Jakarta (Lampost.co) --  Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan Pancasila harus mampu menjadi ideologi sekaligus panduan etis bagi seluruh elemen bangsa, dalam menjawab setiap tantangan di masa kini dan mendatang. Hal itu disampaikannya dalam rangka Hari Lahir Pancasila dan Peluncuran Buku "Postulat Hukum Pancasila" dari Sekolah Sukma Bangsa Bireun- Aceh.


"Peringatan hari lahir Pancasila harus menjadi momentum untuk menegakkan nilai-nilai Pancasila di negeri ini. Karena nilai-nilai Pancasila sudah dan akan selalu menjadi acuan bagi cara hidup manusia Indonesia," kata Rerie, sapaan akrab Lestari Moerdijat pada diskusi daring bertema Pancasila dan Tantangan Zaman yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu, 1 Juni 2022. 

Diskusi yang dimoderatori Irwansyah (Tenaga Ahli Wakil Ketua MPR RI) itu dihadiri narasumber yakni Guru Besar UIN Sunan Kalijaga sekaligus Penulis Buku Postulat Hukum Pancasila Prof. Ratno Lukito, Kepala Pusat Studi Pancasila UGM Agus Wahyudi, dan Pakar Hukum Tata Negara, Atang Irawan. 

Selain itu hadir pula penanggap yaitu Hakim Tipikor Bandung Ihat Subihat dan Co Founder The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution Makmun Rasyid. 

Menurut Rerie, Prof. Ratno Lukito dalam buku Postulat Hukum Pancasila menyebutkan, Indonesia sebagai negara dengan kompleksitas sejarah lokal, memiliki Pancasila sebagai basis idelogi yang merangkum rule of law dan rule of recognition dengan nilai-nilai dasar dalam sebuah filosofi. Dia melanjutkan sebagai ideologi dan filosofi kehidupan bernegara, Pancasila merupakan legitimasi terwujudnya bangsa dan negara Indonesia, yang diperlihatkan dalam tindakan para pendahulu bangsa saat bersepakat membentuk negeri ini. 

Rerie juga menjelaskan setelah merdeka, para pendiri bangsa itu melahirkan Pancasila dan nilai-nilai yang dikandung sebagai fondasi membangun negeri. Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus bisa diamalkan secara berkelanjutan dan lintas zaman. Hal itu untuk mengisi kemerdekaan. 

Rerie juga menerangkan ideologi dan filosofi kehidupan seperti Pancasila pada perjalanannya selalu melewati berbagai ujian dalam ruang dan waktu. 

Guru Besar UIN Sunan Kalijaga, Ratno Lukito berpendapat hingga kini belum terjadi revolusi hukum di Indonesia. Menurutnya, hukum yang berlaku di Indonesia masih mewarisi nilai-nilai hukum di zaman Belanda. Bahkan, draf revisi RUU KUHP sudah melewati belasan kali kajian, namun belum juga berhasil menjadi undang-undang hingga saat ini. 

Ratno menegaskan bangsa Indonesia memiliki Pancasila yang kandungan nilai-nilainya bisa menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan sebagai sumber hukum di negeri ini. 

Kepala Pusat Studi Pancasila UGM, Agus Wahyudi mengungkapkan, problem besar negara Indonesia adalah masalah hukum. Sebab banyak permasalahan di negeri ini sangat berkaitan dengan hukum. 

Agus melanjutkan hal itu terjadi karena proses transisi dari hukum di masa kolonial ke masa hukum nasional yang berlaku saat ini, belum mendapat penjelasan secara rinci terkait dasar-dasar hukum yang diberlakukan. Akibatnya, banyak pihak menginterpretasi hukum yang ada sesuai kepentingan masing-masing.  Menurut Agus, nilai-nilai Pancasila bisa menjadi inspirasi pada proses pengembangan hukum di Indonesia. 

Baca juga: Rerie Dorong Masyarakat Amalkan Nilai Pancasila dalam Kehidupan Sehari-hari

Pakar Hukum Tata Negara, Atang Irawan berpendapat dalam tatanan hukum nasional, Undang-Undang Dasar 1945 merupakan panduan setiap proses pembuatan kebijakan yang pelaksanaannya harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila. Namun, dalam penerapan kebijakan di negeri ini, kata Atang, seringkali pelaksanaannya menyimpang dari nilai-nilai  Pancasila. 

Atang mencontohkan ihwal nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurutnya, hal itu mengandung makna keberagaman dan toleransi. Namun, pada pelaksanaannya, pendirian tempat-tempat ibadah di negeri ini kerap kali menghadapi kendala. Berdasarkan kondisi itu, Atang menilai, upaya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam setiap kebijakan yang diberlakukan sangat penting, dengan selalu mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. 

Co Founder The Center for Indonesian Crisis Strategic Resolution, Makmun Rasyid mengungkapkan di kalangan milenial tumbuh pemahaman Pancasila sebagai sumber hukum masih sebagai lip service saja. Padahal, jelas Makmun, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya diharapkan sebagai inspirasi, tetapi harus diimplementasikan. 

Makmun sangat prihatin terhadap hasil salah satu survei di kalangan milenial yang menunjukkan bahwa hanya Sila Pertama Pancasila Ketuhanan Maha Esa yang dikenal oleh kalangan milenial. Sementara, empat sila lainnya tidak banyak dikenal oleh kalangan milenial. 

Kondisi itu, ujar Makmun, menimbulkan kekhawatiran bahwa kelompok milenial yang tidak memahami  Pancasila berpotensi melakukan tindakan yang menyimpang dari nilai-nilai yang kita sepakati di negeri ini. 

Wartawan senior Saur Hutabarat menyoroti postulat kemanusiaan pada sila ke-2 Pancasila. 

"Apakah hukuman mati sesuai dengan sila ke-2 Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab?" ujar Saur. 

Dia menilai hukuman mati tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan yang terkandung dalam Pancasila. Karena itu, tegas Saur, hukuman mati harus dicabut dari hukum positif di tanah air. 

Apalagi, ujar Saur, di era modern hukuman mati di satu negara dinilai melanggar hak azasi manusia (HAM).

Wandi Barboy








Berita Terkait



Komentar