#ASN#CPNS#PPPK#BERITALAMPURA

Rekrutmen ASN di Lampura Masih Dibahas Pemkab

( kata)
Rekrutmen ASN di Lampura Masih Dibahas Pemkab
Ilustrasi PNS. MI/Ramdani


Kotabumi (Lampost) -- Rekrutmen aparatur sipil negara (ASN) di kabupaten Lampung Utara masih dalam tahap pembahasan. Berdasarkan Surat Keputusan Kemenpan-RB No.761/2021 tentang penetapan kebutuhan pegawai ASN yang diterima, Pemkab Lampura mendapatkan kuota 2.620 ASN. Adapun perinciannya, 2.309 tenaga guru, 177 tenaga kesehatan, dan 134 tenaga teknis. 

"Ini masih dikoordinasikan. Sebab ada tenaga PPPK didalamnya yang harus dibiayai oleh pemerintah daerah. Sementara kondisi keuangan kami tak memungkinkan. Sehingga membutuhkan pembahasan mendalam," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Lampura, Sofian, mengomentari perekrutan CPNSD 2021, melalui telepon, Jumat, 21 Mei 2021.

Ia meminta sejumlah pihak bersabar supaya pihaknya bisa memberikan informasi valid kepada masyarakat. Hingga kini, pihaknya terus berkoordinasi dengan pihak terkait. 

"Termasuk masalah pembiayaan rekrutmennya. Itu yang sedang kami selesaikan saat ini. Jadi mohon bersabar ya," terang Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab itu. 

Baca : Rekrutmen CPNS dan PPPK Segera Dibuka, Ini Jadwalnya

Di sisi lain, Kepala Bidang (Kabid) Pengadaan, Pemberhentian, dan Data Informasi BKPSDM Lampura, Ahmadi, menjelaskan pihaknya berkoordinasi ke dalam guna menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan kondisi daerah. Termasuk melakukan verifikasi terhadap kuota penerimaan diterima dari Kemenpan-RB, sehingga memberikan gambaran pasti terhadap rekrutmen tahun ini.

"Rencananya hari ini saja kami masih mau rapat bersama untuk membahas ini. Sejauh ini kami dari BKPSDM sedang melakukan verifikasi dan pemilahan terhadap data di dalam surat edaran itu (Kemenpan-RB). Jadi, untuk masalah kuota belum dapat dipastikan sampai pembahasan internal kami selesai, " ujarnya.

Ahmadi berharap masyarakat dapat tenang dan tidak mudah percaya dengan informasi yang beredar di luar. Termasuk masalah petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknisnya (juknis).

"Itu (juklak-juknis,red) belum kami terima juga. Maka, sambil menunggu keluar, kami membahasnya bersama," kata Ahmadi. 

Wandi Barboy







Berita Terkait



Komentar