#bpk

Rekanan OPD di Lampung Belum Bayarkan Kelebihan Bayar dalam Rekomendasi BPK

( kata)
Rekanan OPD di Lampung Belum Bayarkan Kelebihan Bayar dalam Rekomendasi BPK
Pembangunan gedung bedah perawatan terpadu Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RUSDAM). Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) – Sejumlah rekanan yang mengerjakan kegiatan organisasi perangkat daerah (OPD) di Lampung belum menjalankan rekomendasi hasil laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2021 dari BPK sejak diterbitkan pada 12 Mei 2022.


LKPD tersebut merekomendasikan agar berbagai rekanan tersebut melakukan pengembalian kelebihan bayar dari kegiatan yang dilakukan.

"Batas waktu pengembalian 60 hari terhitung dari 12 Mei 2022," ujar Ketua Pansus LHP, Joko  Santoso, Senin, 6 Juni 2022.

Joko menjelaskan OPD yang belum mendapatkan pengembalian kelebihan bayar dari pihak ketiga, yaitu pengelolaan pendapatan Rp150 juta pada UPTD Laboratorium Lingkungan DLH Bandar Lampung yang tidak sesuai ketentuan.

Kemudian, pembangunan gedung perawatan bedah terpadu dan gedung perawatan neurologi Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) yang dinilai tidak sesuai spesifikasi senilai Rp2,93 miliar dan kekurangan volume Rp78,38 juta.

"RSUDAM juga belum ada," kata anggota Komisi IV DPRD Lampung.

Menurut dia, jika hingga 60 hari sejak hasil dan rekomendasi keluar pihak terkait tidak mengembalikan, maka kejaksaan dan kepolisian bisa langsung menangani temuan tersebut. "Aparat penegak hukum bisa langsung turun," katanya.

Effran Kurniawan








Berita Terkait



Komentar