#konvergensimedia#prolegnas

Regulasi Konvergensi Media Diwacanakan Masuk Prolegnas

( kata)
Regulasi Konvergensi Media Diwacanakan Masuk Prolegnas
Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, saat webinar peringatam Hari Pers Nasional, Kamis, 4 Februari 2021. Lampost.co/Asrul


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) bersama Kemenkumham RI menggelar webinar dengan tema Regulasi Negara dalam Menjaga Keberlangsungan Media Mainstream di Era Distrupsi Medsos, dalam rangkaian hari pers nasional 2021, Kamis, 4 Februari 2021.

Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, mengatakan media konvensional khususnya media cetak mulai mengalami krisis ekonomi dan akut. Penyebabnya, distrupsi digital dan tekanan muncul dari penetrasi perusahaan yang mengedepankan performa dan lainnya.

"Perkembangan pesat media sosial, mesin pencari dan e-commerce, memberi guncangan dahsyat terhadap daya hidup media konvensional. satu dua media mulai rontok, kalau ekonomi tetap begini, krisis berlanjut, saya enggak bisa pikir apakah media bisa hidup lama lagi," ujarnya.

Harus ada kebijakan dan kerjasama antara media konvensional dengan raksasa media sosial seperti google facebook, dan lainnya. "Perlu dirumuskan aturan main yang transparan, antara platfrom digital dan penerbit media harus diperkuat dengan payung hukum yang tegas, serta negara harus hadir dengan regulasi," katanya.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Hamonangan Laoly, mengatakan perkembangan pesat internet, teknologi, dan medsos memberikan dampak signifikan terhadap penurunan pendapatan media cetak.

"Perlu ada regulasi yang berimbang terhadap perkembangan media pers. Di tengah gencarnya perkembangan medsos, salah satunya membuat regulasi tentang konvergensi media," ujarnya.

Meski terdapat kendala karena konvergensi media tidak masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) selama lima tahun ke depan. Namun jika mendesak, maka bisa dilakukan evaluasi pada pertengahan tahun.

"Kewenangan itu ada di Komisi I DPR RI. Negara sebenarnya diuntungkan dengan konvergensi, tetapi harus ada regulasi," katanya.

Dia juga menyoroti tingginya angka pengguna internet di Indonesia yang tidak diimbangi dengan tingkat literasi masyarakat hingga memunculkan disinformasi berujung pada hoaks. "Untuk itu peran dewan pers dan PWI untuk mendorong masyarakat agar mendapatkan referensi yang tepat dan menertibkan media abal-abal," katanya.

Selain itu, perkembangan raksasa teknologi membuat masyarakat membuka data ke medsos. Sedangkan perusahaan raksasa mempunyai artificial Intelegence (AI) untuk membaca data, perilaku dan karakter masyarakat yang bisa dimanfaatkan. "Kami sedang menggodok regulasi perlindungan data pribadi. Contohnya facebook mengintegrasikan ke WhatsApp, dan lainnnya," paparnya.

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar