#reformasibirokrasi#disiplinasn#beritalampung

Reformasi Birokrasi Tuntut PNS Lebih Produktif dan Profesional

( kata)
Reformasi Birokrasi Tuntut PNS Lebih Produktif dan Profesional
Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto. Lampost.co/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co): Sekretaris Provinsi Lampung Fahrizal Darminto mengatakan Pemprov Lampung masih menunggu informasi resmi dari pemerintah pusat mengenai aturan reformasi birokrasi.

"Saya belum bisa menanggapi hal tersebut karenakan baru kabar, kecuali kalau sudah ada aturan seperti PP atau Undang-Undang kita bisa menanggapinya dalam bentuk pengambilan langkah langkah untuk melaksanakani hal tersebut," kata Fahrizal, di Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 9 Juli 2020.

Kemudian ia mengatakan tuntutan jaman saat ini, PNS harus lebih profesional kinerjanya karena negara sudah dibayar mahal. Sudah menjadi suatu keharusan dalam bekerja maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Fungsi ASN/PNS itu kan yang pertama untuk pelaksanaan kebijakan publik, kedua pelayanan publik, dan ketiga perekat pemersatu bangsa. Untuk itu memang harus profesional dalam pelayanan publik," katanya.

Dia mengatakan terkait produktivitas ASN/PNS di Provinsi Lampung kondisinya saat ini pihaknya terus melakukan upaya pembinaan agar kinerjanya lebih baik, produktif, dan profesional. Uji kompetensi akan digelar secara situasional dan mengikuti semua regulasi yang ada.

"Tapi kalau ditemukan masih ada sebagian yang tetap tinggal dilandasan, itu realita. Tapi kita tetap menerapkan peraturan. Kalau melanggar disiplin maka diproses. Ada yang pangkatnya diturunkan, ada yang kenaikan gaji berkalanya ditunda, bahkan ada yang dipecat sesuai dengan aturan," katanya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjahjo Kumolo mengatakan bakal melakukan reformasi birokrasi di lingkup aparatur sipil negara (ASN). Targetnya pada Desember 2020, reformasi birokrasi ASN ini harus selesai sesuai keinginan Presiden Joko Widodo. Pemerintah ingin meningkatkan produktivitas para pelayan publik tersebut.

Bahkan dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 3 Tahun 2020 yang telah disahkan pada 8 April lalu telah diatur tentang pemberhentian pegawai bagi yang tidak produktif. Hal ini telah diatur pada Pasal 32 dalam Peraturan BKN. PNS yang tidak memenuhi target kinerja diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Target kinerja yang dimaksud pada Pasal 32 ayat 1 ini dituangkan dalam sasaran kinerja pegawai (SKP) dan akan dilakukan penilaian kinerja setiap tahunnya.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar