#kppn#bandarlampung

Refleksi Hari Oeang RI ke-75

( kata)
Refleksi Hari Oeang RI ke-75
Kepala Sub Bagian Umum Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Sekayu, Aziz Sugih Begjo. Istimewa


Bandar Lampung (Lampost.co) -- Hari Oeang Republik Indonedia (HORI) yang jatuh pada 30 Oktober diperingati segenap insan Kementerian Keuangan sebagai tonggak sejarah dimulainya Keuangan Republik Indonesia yang merdeka dan berdaulat. 

Bermula dari Keputusan Menteri Keuangan tanggal 29 Oktober 1946, Oeang Republik Indonesia (ORI) ditetapkan berlakunya secara sah mulai 30 Oktober 1946 pukul 00.00. Sesaat sebelum ORI diluncurkan, pada 29 September 1946, Wakil Presiden Mohammad Hatta menyampaikan pidato melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta untuk memberikan semangat kepada rakyat Indonesia bahwa dengan diterbitkannya mata uang ORI, membuktikan Indonesia adalah negara berdaulat. 

“Besok, 30 Oktober 1946 adalah suatu hari yang mengandung sejarah bagi tanah air kita. Rakyat kita menghadapi penghidupan baru. Besok mulai beredar Oeang Republik Indonesia sebagai satu-satunya alat pembayaran yang sah. Mulai pukul 12 tengah malam nanti, uang Jepang yang selama ini beredar sebagai uang yang sah, tidak laku lagi. Beserta uang Jepang itu ikut pula tidak laku uang Javasche Bank. Dengan ini, tutuplah suatu masa dalam sejarah keuangan Republik Indonesia. Masa yang penuh dengan penderitaan dan kesukaran bagi rakyat kita. Uang sendiri itu adalah tanda kemerdekaan Negara”.

Bagaimana wajah Kementerian Keuangan kini? Saat ini, Kementerian Keuangan menjadi institusi yang semakin modern dengan tantangan yang cukup berat. Tugas mengelola APBN di masa pandemi bukan pekerjaan gampang. 

Menyelaraskan penanganan pandemi dengan pemulihan ekonomi tentu membutuhkan kebijakan yang tepat. Salah satu bentuk respons pemerintah dari sisi kebijakan fiskal dalam situasi pandemi ini adalah dengan menggunakan APBN sebagai alat untuk pemulihan. 

APBN berperan penting untuk mencapai tujuan pemerintah dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di saat pandemi di samping untuk memulihkan krisis kesehatan. 

Data 2020 menunjukan pandemi mengakibatkan penerimaan negara mengalami tekanan hingga kontraksi di angka -16,7%, penerimaan pajak menurun di atas 19%. Di sisi lain, belanja negara mengalami kenaikan sebesar 12%, dengan belanja pemerintah pusat meningkat sampai 22% yang menyebabkan defisit APBN hingga -6,34%. 

Untuk 2021 ini, pemerintah optimis dapat menekan defisit APBN lebih kecil dari yang ditargetkan. Optimisme ini didukung dengan semakin baiknya penerimaan negara dilihat dari outlook penerimaan negara tahun ini sebesar Rp1.760,7 triliun atau melampaui target yang ditetapkan di APBN 2021 yang sebesar Rp1.743,6 triliun. 

Di sisi lain, semakin melandainya covid-19 saat ini, menumbuhkan keyakinan ekonomi dapat tumbuh seiring dengan mulai pulihnya aktivitas masyarakat. 

Tantangan berikutnya adalah digitalisasi ekonomi. Pandemi yang melanda tanah air membuat pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia meningkat pesat hingga menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 11%. 

Berdasarkan laporan dari Google, Temasek, dan Bain & Company, proyeksi potensi ekonomi digital di Indonesia cukup besar. Namun potensi ini tidak akan bisa menjadi sesuatu yang riil dan kongkret apabila tidak disertai dengan pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang bisa menjangkau semua wilayah Indonesia. 

Pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp413 triliun untuk infrastruktur ditambah Rp30 triliun untuk TIK. Anggaran itu akan digunakan untuk membangun base transmission station (BTS) di lebih dari 5 ribu desa, untuk pembangunan jaringan internet di lebih dari 12.377 lokasi layanan publik, untuk membangun pusat data nasional, serta anggaran untuk digitalisasi di sektor pendidikan. 

Kegiatan belajar mengajar di sekolah dan kampus yang saat ini dilaksanakan secara daring, direspon Pemerintah dengan memberikan subsidi internet untuk siswa dan mahasiswa. Bahkan pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai, bansos produktif, subsidi gaji karyawan, dan program kartu prakerja juga dilakukan secara digital melalui rekening bank penerima bantuan. 

Yang tak kalah penting adanya kebijakan dan regulasi termasuk dalam hal pengamanan data perlindungan konsumen untuk menjamin tidak adanya korban yang dirugikan akibat pelaksanaan digitalisasi ekonomi. 

Sumber daya manusia (SDM) menjadi tantangan selanjutnya. Pengelolaan SDM menjadi salah satu inti dari program transformasi kelembagaan Kementerian Keuangan. Terdapat beberapa faktor pendukung yang menentukan keberhasilan dalam transformasi SDM di Kementerian Keuangan. 

Pertama, internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan. Nilai-nilai tersebut merupakan way of life atau pedoman utama dalam bekerja dan berperilaku untuk mencapai tujuan organisasi. Kedua, penguatan budaya organisasi Kementerian Keuangan untuk mendorong reformasi birokrasi dan menjadi branding Kementerian Keuangan secara nasional. 

Ketiga, menjaga integritas demi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, bebas KKN, dan pemberian pelayanan kepada stakeholders dengan baik, cepat, efektif, efisien. 

Keempat adalah Leaders Factory yang merupakan program pengelolaan SDM berupa pengembangan dan penempatan leaders Kementerian Keuangan di bidang pengelolaan keuangan negara. 

Kelima adalah penguatan kompetensi. Keenam, pengelolaan kinerja sebagai instrumen untuk menjaga kinerja dengan capaian pegawai. Ketujuh, pengembangan karir ASN Kementerian Keuangan melalui manajemen talenta, yaitu sistem untuk mencari, mengelola, mengembangkan dan mempertahankan PNS terbaik Kementerian Keuangan yang dipersiapkan sebagai calon pemimpin masa depan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, dan strategi organisasi dalam jangka panjang.

Kedelapan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan dengan berbasis digital atau biasa disebut Strategic HRIS. Terakhir, Kementerian Keuangan beradaptasi terhadap tantangan milenial melalui penerbitan dan penerapan kebijakan yang millennials-friendly. 

Hal itu akibat 64% dari total pegawai Kementerian Keuangan merupakan generasi milenial. Hal itu sejalan dengan harapan Menteri Keuangan yang menegaskan pengelolaan manajemen SDM di Kementerian Keuangan merupakan suatu hal yang sangat serius ditekuni dan akan terus dikembangkan. 

Seluruh pegawai di Kementerian Keuangan diharapkan memiliki kesamaan visi dalam mengemban tugas tidak saja sebagai pengelola keuangan negara, tetapi juga sebagai pembuat regulasi di bidang keuangan negara. 

Kebijakan ini memiliki pengaruh yang luar biasa besar ke berbagai stakeholder, masyarakat, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, hingga perekonomian. Untuk itu seluruh jajaran Kementerian Keuangan harus memiliki komitmen yang kuat untuk tidak hanya sekedar bekerja karena Kementerian Keuangan memiliki peran yang begitu vital dan penting bagi berbagai macam sektor. Selamat Hari Oeang Tahun 2021. Pulihkan ekonomi, wujudkan Kemenkeu Satu yang terpercaya, menuju Indonesia Unggul dan Tangguh. 

 

Effran Kurniawan







Berita Terkait



Komentar