#transferdaerah#pemprov#lampung

Realisasi Transfer Daerah Terkontraksi 6,19 Persen pada Semester I 2023

( kata)
Realisasi Transfer Daerah Terkontraksi 6,19 Persen pada Semester I 2023
Foto. Konferensi Pers APBN KiTA Provinsi Lampung di Kantor DJPb Lampung pada Senin, 31 Juli 2023/Silvia Agustina


Bandar Lampung (Lampost.co)-- Realisasi Transfer ke Daerah (TKD) Lampung mengalami kontraksi 6,19 persen pada semester I 2023 bila dibandingkan dengan periode yang sama d tahun sebelumnya (year on year). 

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Lampung, M. Dody Fachrudin mengatakan sampai akhir Juni 2023 telah tersalur sebesar Rp10,17 triliun atau sebanyak 48,43 persen dari total pagu yang tercatat sebesar Rp20,99 triliun. 

"Secara nominal mengalami kontraksi 6,19 persen. Capaian ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang menyentuh angka Rp10,84 triliun di periode yang sama," ujarnya dalam Konferensi Pers APBN KiTA Provinsi Lampung di Kantor DJPb Lampung pada Senin, 31 Juli 2023.

Baca juga: Alokasi TKD 2023 Pemda Se-Lampung Rp20,98 Triliun

Penurunan angka penyaluran ini salah satunya karena beberapa Dana Alokasi Umum (DAU) yang belum terealisasi. Dody menyebut saat ini Pemerintah Daerah (Pemda) sedang mempersiapkan syarat salur beberapa DAU spesifik grant tahap II.

"Penyaluran dana transfer tertinggi adalah untuk DAU yaitu 51,54 persen. Namun jika dibandingkan tahun lalu menurun 7,26 persen akibat DAU specifik grant belum terealisasi secara maksimal. Ini karena Pemda kurang cepat melengkapi persyaratan penyaluran," jelasnya.

Baca juga: Pj Bupati Pesibar Kaji Kembali Pemberhentian TKD

Adapun penyaluran TKD dapat dimanfaatkan untuk mendukung pendanaan urusan-urusan daerah serta pembagunan sarana prasarana dan operasionalisasi layanan publik yang ada di daerah. 

Layanan publik tersebut terdiri dari pembangunan infrastruktur dan dukungan operasional bidang pendidikan, kesehatan, air minum, irigasi, pertanian, pariwisata, transportasi, pengembangan perekonomian, lingkungan hidup, maupun pembangunan desa. 

"Guna mendukung sektor pendidikan Lampung, Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) telah terealisasi Rp897,26 miliar yang ditujukan untuk 13.025 sekolah atau satuan pendidikan," kata dia. 

Sementara untuk bidang kesehatan telah terealisasi sebesar Rp164,30 miliar atau 37,81 persen dari pagu. Dari jumlah tersebut, realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Dinas dan BOK Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) berkontribusi mendukung operasional sektor kesehatan, termasuk bantuan operasional ke 315 Puskesmas yang tersebar di Lampung.

"Sektor pariwisata juga mendapat alokasi Dana Pelayanan Kepariwisataan 2023 sebesar Rp1,7 miliar untuk Pemerintah Kabupaten Lampung Barat dan Pesawaran. Tahap I alokasi tersebut sudah terealisasi 50 persen," kata dia. 

Lebih lanjut, Dody menuturkan dana ketahanan pangan dan pertanian turut memberikan dukungan untuk 15 kabupaten/kota  yang ada di Lampung dengan jumlah realisasi sebesar Rp4,88 miliar pada tahap I atau setara 50 persen dari alokasi. 

Dia berharap dukungan dana dan bantuan operasional tersebut dapat memperkuat pengembangan sektor-sektor yang ada di Lampung. 

"Semoga ini dapat menguatkan sektor-sektor kunci dan meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat," pungkasnya. 

 

Nurjanah








Berita Terkait



Komentar