#pbb#pajak

Realisasi Pajak PBB Dua Desa di Palas Lamsel Rendah

( kata)
Realisasi Pajak PBB Dua Desa di Palas Lamsel Rendah
Petugas PBB-P2 di Kecamatan Palas, Lampung Selatan, saat menunjukkan SPPT beberapa hari yang lalu. Lampost.co/Armansyah


Kalianda (Lampost.co) -- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) di dua desa di Kecamatan Palas, Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) masih rendah. Padahal, tenggat waktu pembayaran PBB-P2 tersebut dibatasi akhir September 2022.

Kedua desa itu adalah Desa Sukamulya dengan capaian realisasi 9,15% dan Palasjaya terealisasi 5,85%.

Kabag Perpajakan Kantor UPTD Pelayanan Perpajakan Kecamatan Palas, Indra menyebut, capaian dua desa tersebut masih jauh dari target. 

"Desa Sukamulya baru realisasi 9,15 persen dari ketetapan pokok Rp33.850.536 dan Desa Palasjaya tercapai 5,85 persen dari ketetapan pokok Rp72.693.629," kata dia, Jumat, 2 September 2022.

Baca: Deadline Akhir September, Realisasi Pajak PBB-P2 di Palas Lamsel Baru 39,47%

 

Secara keseluruhan, masih ada 15 desa lain yang juga memiliki capaian PBB-P2 rendah. Yakni Desa Pulaujaya, Sukabakti, Pematangbaru, Rejomulyo, Bumiasih, Baliagung, Kalirejo, Bumirestu, Bumidaya, Bandanhurip, Palaspasemah, Mekarmulya, Tanjungsari, Bangunan, dan Sukaraja.

"Hanya Desa Pulaujaya, Pematangbaru, dan Sukabakti yang telah mencapai 50 persen lebih. Sedangkan, 12 desa lainnya dibawah 50 persen. Ini harus segera disetorkan, soalnya deadline akhir bulan ini," kata Indra. 

Jika tidak segera melakukan penyetoran minimal sebesar 75 persen, maka desa tersebut akan terancam untuk tidak bisa mencairkan dana bagi hasil (DBH) pajak termin selanjutnya.

"Bagaimana mau cairkan DBH pajak kalau realisasi PBB-P2 masih dibawah target," kata dia. 

Sementara itu, Kepala Desa Palasjaya, Sugiarto mengatakan pihaknya belum melakukan penyetoran lantaran adanya permasalahan di surat penagihan pajak terhutang (SPPT). Nilai tagihan di SPPT dengan sistem perpajakan dinilai tidak sinkron.

"Banyak nilai tagihan di SPPT PBB tidak sinkron dengan data di sistem perpajakan. Nilai tagihan itu ada perbedaan, sehingga desa harus menalangi selisih nilai tagihan itu. Ada selisih hingga jutaan rupiah. Sedangkan, kami sudah melakukan penagihan ke masyarakat sesuai SPPT," kata dia. 

Sobih AW Adnan








Berita Terkait



Komentar