#realisasibelanja#kppn

Realisasi Belanja Negara KPPN Kotabumi Rp1,17 Triliun

( kata)
Realisasi Belanja Negara KPPN Kotabumi Rp1,17 Triliun
Kantor KPPN Kotabumi. (Foto:Dok)


Kotabumi (Lampost.co)-- Realisasi belanja negara di lingkup Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kotabumi mencapai Rp1,17 triliun.

Kepala KPPN Kotabumi, Syaifuddin Luthfi, mengatakan realisasi belanja di lingkup KPPN Kotabumi mencapai Rp1,17 triliun (51,41%) dari pagu Rp2,3 triliun per 31 Juli 2022. Yang terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp380,6 miliar (56,74%) serta transfer daerah dan dana desa (DD) sebesar Rp790,1 miliar (49,18%).

"Secara akumulatif realisasi belanja negara mencapai 43% years on years (yoy)," ujar Syaifuddin, Kamis, 4 Agustus 2022.

Untuk realisasi anggaran belanja pemerintah pusat sendiri, menurutnya masih didominasi oleh belanja pegawai (gaji/tunjangan) Dengan realisasi Rp251,4 miliar (62,19%) dengan pertumbuhan 2% yoy.

"Lalu, belanja barang Rp119,1 miliar (52,81%) dengan pertumbuhan 11% yoy. Sementara untuk modal (belanja) terealisasi Rp10,1 miliar (24,58%), dengan kontraksi pertumbuhan 57% yoy," terangnya.

Untuk transfer daerah, kata dia, merupakan dana perimbangan yang terdiri atas DAK fisik dan non-fisik. Dan realisasinya sebesar Rp122,3 miliar (21,80%) dengan angka pertumbuhan 84% yoy.

"Realisasi penyaluran terbesar pada bidang pendidikan, jalan dan kesehatan," tegasnya.

Sementara untuk DAK non-fisik disalurkan dal bentuk BOS, BOP PAUD dan kesetaraan Dengan realisasi Rp215,6 miliar (65,01%) dari pagu Rp331,6 miliar, lanjutnya.

"Ini (non-fisik) disalurkan oleh provinsi sebelumnya, kini kita (Kotabumi) yang berpengaruh pada transfer ke daerah dan DD 79% yoy 2021," tambahnya.

Dia menjelaskan seiring dengan akselarasi untuk mendukung program pemulihan ekonomi nasional (PEN), realisasi dana desa 21% yoy dengan realisasi Rp452,6 miliar (63,34%) dengan total penyerapan BLT sebesar Rp90,7 miliar.

Sementara itu, untuk capaian realisasi belanja modal 40%, tapi penyaluran DAK fisik masih rendah karena pengaruh PBJ belum diselesaikan. Akibat persyarata tak memenuhi atau belum lengkap, serta penyesuaian petunjuk teknis ditingkat kementrian/lembaga.

"Diperlukan upaya kongkrit pada pihak - pihak terkait, terutama pemerintah daerah dalam upaya mendorong penyerapan belanja modal dan fisik. Dengan jalan, melaksanakan langkah strategis percapetan secara prudent dan tetap mengedepankan good govermence," pungkasnya.

Sri Agustina






Berita Terkait



Komentar