#beritalampung#beritalambar#realisasipembangunan

Realisasi 83 Kegiatan Fisik dan Nonfisik Pemkab Lambar 0%

( kata)
Realisasi 83 Kegiatan Fisik dan Nonfisik Pemkab Lambar 0%
Pemkab Lambar gelar Pengendalian Operasional Pembangunan. Lampost.co/Eliyah

Liwa (Lampost.co): Sebanyak 83 dari total 2.004 kegiatan APBD Pemkab Lampung Barat Tahun Anggaran 2019 hingga akhir triwulan IV realisasinya masih 0%. Jumlah itu diketahui berdasarkan laporan dari Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Pemkab Lambar dalam Rakor Pengendalian Operasional Pembangunan (POP) di aula Kagungan, Selasa, 10 Desember 2019.

Kabag Administrasi Pembangunan, Irvan Leonardo, menyampaikan 2.004 kegiatan fisik dan nonfisik yang tersebar diseluruh OPD Pemkab Lambar sampai akhir November 2019 lalu, sebanyak 83 kegiatan realisasinya masih 0%. Kemudian realisasi1-50% baru ada165 kegiatan, 51-75% (286 kegiatan) dan 76-100% (1.470 kegiatan).

Ke-83 kegiatan yang realisasinya masih 0% itu, kata dia, tersebar 54 kegiatan di OPD dan 29 di kecamatan. Ke-54 kegiatan yang tersebar di OPD itu antara lain pada Dinas Pendidikan (5 kegiatan), Bagian Umum Sekretariat Pemkab Lambar (6 kegiatan), RSU Alimuddin Umar (4 kegiatan), Dinas Perhubungan (3 kegiatan), Disdukcapil (3 kegiatan), Dinaspora dan Pariwisata (3 kegiatan) dan lainnya.

Sementara yang tersebar di kecamatan antara lain di Balikbukit, Airhitam, dan Bandarnegeri Suoh masing-masing 4 kegiatan. Kemudian Way Tenong dan Sukau masing-masing 3 kegiatan dan kecamatan lainnya.

Asisten II Pemkab Lambar Sudarto mengimbau kepada seluruh OPD yang realisasi kegiatannya masih 0% untuk segera menyelesaikan, terlebih saat ini telah memasuki masa akhir tahun anggaran.

Dia mempertanyakan kepada Dinas Pendidikan tentang masih adanya kegiatan yang masih nol persen seperti kegiatan pengadaan buku pelajaran dan situs-situs. "Ini artinya masih banyak kegiatan yang belum dilaksanakan. Namun sayangnya yang membidangi kegiatan dari Dinas Pendidikan tidak hadir," kata dia.

Darto mengingatkan agar dana anggaran jangan sampai terlalu lama mengendap di kas. "Seluruh OPD ini untuk secepatnya dilaksanakan, mengingat saat ini waktu kerja tinggal 14 hari lagi. Terlebih Januari 2020 mendatang BPK sudah masuk untuk pemeriksaan," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar