#ptsl#sertifikattanah#pungli

Ratusan Warga Lamteng Protes Sertifikat Tanah Program PTSL Berbayar dan Tak Jelas

( kata)
Ratusan Warga Lamteng Protes Sertifikat Tanah Program PTSL Berbayar dan Tak Jelas
Ilustrasi serah terima sertifikat tanah. MI/Liliek Dharmawan


Gunungsugih (Lampost.co) -- Ratusan warga Sulusuban, Kecamatan Seputih Agung, Kabupaten Lampung Tengah (Lamteng) mengeluhkan adanya dugaan penipuan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di wilayahnya. Pasalnya, mereka tak juga mendapatkan kepastian penerbitan sertifikat tanah dari program tersebut meski sudah mendaftarkan diri sejak beberapa tahun lalu. 

PTSL adalah proses pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak dan meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah desa atau kelurahan. Pogram ini merupakan upaya pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum atau hak atas tanah yang dimiliki masyarakat.

Seusai kebijakan Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), program PTSL sebenarnya tidak membebankan biaya alias gratis. Meskipun diperbolehkan adanya pungutan mengacu Surat Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor: 25/SKB/V/2017, Nomor: 590-3167A Tahun 2017, dan Nomor: 34 Tahun 2017.

Dalam aturan tersebut, Lampung dimasukkan dalam Kategori IV dengan jumlah biaya yang ditetapkan maksimal Rp200.000.

Akan tetapi, salah satu tokoh masyarakat Sulusuban, Jasmari mengatakan, banyak warga yang dipungut pembayaran sebesar Rp500 ribu oleh Ketua RT dan kelompok masyarakat (Pokmas) setempat.

"Ikut PTSL di sini bayar Rp500 ribu per bidang. Banyak masyarakat di sini sudah lunas dari 2019, tapi sampai sekarang tidak jelas," ucapnya, Jumat, 16 Juli 2021. 

Baca: 50 Ribu Sertifikat Tanah Dibagikan Untuk Masyarakat Lampung

 

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi I DPRD Lamteng, Toni Sastra mengimbau warga agar tak sungkan mengadu dan melaporkan keganjilan tersebut. Ia berjanji akan menuntaskan persoalan tersebut sehingga warga tidak dirugikan.  

"Sudah menjadi tugas saya sebagai wakil rakyat membantu menyelesaikan masalah ini," kata Toni.

Ia juga mengingatkan agar petugas yang terlibat dalam program PTSL harus bertanggung jawab dan memberikan kejelasan kepada masyarakat. Menurutnya, hak masyarakat harus diberikan, warga harus tahu kapan sertifikat itu bisa diterbitkan.

"Biaya yang dibebankan ke masyarakatkan sudah disetorkan kepada Pokmas. Apabila ditemukan adanya indikasi menyimpang warga berhak melaporkan kepada pihak berwajib," tegas Toni.

Sobih AW Adnan







Berita Terkait



Komentar