#PTLIP#massa#aksi

Massa Tuntut Pemprov Cabut Izin PT LIP

( kata)
Massa Tuntut Pemprov Cabut Izin PT LIP
Ratusan masa menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung menggenai persoalan pesisir Lampung Selatan dan kelestarian Gunung Anak Krakatau di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 10 Februari 2020. Lampost/Triyadi Isworo

Bandar Lampung (Lampost.co) -- Ratusan massa menggelar aksi untuk menyampaikan aspirasi kepada Pemerintah Provinsi Lampung menggenai persoalan pesisir Lampung Selatan dan kelestarian Gunung Anak Krakatau di Kantor Gubernur Lampung, Senin, 10 Februari 2020.

Mereka tersebut mengatasnamakan gerakan masyarakat peduli Gunung Anak Krakatau yang terdiri dari 13 aliansi elemen masyarakat Lampung dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang ada di Lampung Selatan.

Peserta tersebut terdiri dari Forum Rakyat Lampung Selatan (Forlas), Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI), Pasukan Elit Inti Rakyat Lampung (PETIR), Dewan Anak Adat (DAA), Himpunan Mahasiswa Lampung Selatan (Himals), Geram Banten Indonesia, Laskar Merah Putih Indonesia (LMPI), Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP), Laskar Inti Bersatu Antar Suku (LIBAS), Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Ikatan Showroom Motor Kalianda (ISMK), Tim Andalan Masyarakat Pasukan Inti Lampung (TAMPIL), dan Aliansi Masyarakat Rajabasa (AMR)

"Kami meminta ketegas dari Pemerintah Provinsi Lampung untuk mencabut PT LIP mulai hari ini," kata Koordinator Aksi, Agus dalam orasinya.

Adapun tuntutan aksi tersebut yakni pertama, meminta Pemerintah Provinsi Lampung segera menghentikan dan mencabut Izin Operasional PT. Lautan Indonesia Persada yang melakukan Exploitasi Penyedotan Pasir Hitam di kawasan Cagar Alam Gunung Anak Krakatau (CA-GAK).

Kedua, meminta kepada Pemerintah Propinsi untuk tidak menerbitkan kembali izin baru kepada perusahaan manapun dan dengan dalih apapun yg berkaitan dengan Exploitasi Gunung Anak Krakatau (GAK).

Ketiga, memberikan batas waktu selama 10 hari sejak surat ini disampaikan kepada Pemerintah Propinsi untuk memenuhi tuntutan ini, bila sampai batas waktu yang di tentukan Tuntutan ini belum dipenuhi maka kami akan melaporkanmasalah ini ke DPR RI dan Pemerintah Pusat, dan jangan Persalahkan kami Masyarakat Lampung Selatan bila bertindak Anarkis.

Setiaji Bintang Pamungkas



Berita Terkait



Komentar