#keluargapenerimamanfaat#bantuanlangsungtunai#danadesa

Ratusan KPM BLT-DD di Palaspasemah Diganti

( kata)
Ratusan KPM BLT-DD di Palaspasemah Diganti
BPD Palaspasemah, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, bersama Pemerintah Desa setempat melakukan Musdesus pergantian penerima BLT-DD periode Juli-Desember 2022 di desa tersebut, Jumat 1 Juli 2022. Lampost.co/ Armansyah


Kalianda (Lampost.co)-- Ratusan keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai dana desa (KPM BLT-DD) Desa Palaspasemah, Kecamatan Palas, Lampung Selatan, diganti. Pergantian penerima manfaat BLT-DD itu dilakukan karena masih banyak masyarakat tidak mampu belum tersentuh bantuan.

Hal tersebut diketahui ketika Pemerintah Desa Palaspasemah menggelar musyawarah desa khusus (Musdesus) penetapan KPM BLT-DD periode Juli-Desember 2022 di Kantor desa setempat, Jum'at 1 Juli 2022.

Pergantian penerima manfaat BLT-DD itu ditetapkan langsung oleh Ketua BPD Palaspasemah. Dalam penetapan tersebut disaksikan langsung Kepala Desa Palaspasemah dan Pendamping Desa.

Saat dikonfirmasi, Kades Palaspasemah, Evan Rastriandana mengatakan pihaknya mengusulkan pergantian seluruh penerima manfaat BLT-DD desa setempat. Ia mengaku pergantian itu lantaran banyak warga tidak mampu belum tercover bantuan pemerintah.

Baca Juga : Desa Aji Jaya Salurkan BLT Dana Desa

"Ya, kami hanya mengusulkan saja. BPD yang menetapkan pergantian KPM BLT-DD tersebut melalui forum Musdesus. Usulan ini karena masih banyak masyarakat tidak mampu di desa kami belum tersentuh bantuan," kata dia.

Menurut Evan, jumlah penerima manfaat BLT-DD tidak mengalami perubahan yakni sebanyak 119 KPM. Selain itu, setiap KPM mendapatkan BLT-DD sebesar Rp300 ribu per bulan.

"Jumlahnya tidak berubah, masih 119 KPM. Alokasi anggaran BLT-DD ini masih tersisa 50 persen atau sebesar Rp214.200.000 untuk periode Juli-Desember. Kalau total keseluruhan kami menganggarkan sebesar Rp428.400.000 juta," kata dia.

Sementara itu, Pendamping Desa Bidang Pemberdayaan Kecamatan Palas, Fahrul Ulum mengatakan pergantian penerima BLT-DD tersebut harus melalui Musdesus dan ditetapkan BPD. Meski demikian, pergantian itu didasari karena KPM sudah tidak memenuhi kriteria.

"Sesuai PMK nomor 190 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa kriterianya penerima BLT-DD, yakni keluarga miskin, kehilangan mata pencaharian, mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit kronis, lansia, keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19, dan belum menerima bantuan," kata dia.

Dian Wahyu K






Berita Terkait



Komentar