#beritalampung#beritalambar#pppk

Ratusan Guru PPPK di Lampung Barat Terima Gaji Penuh

( kata)
Ratusan Guru PPPK di Lampung Barat Terima Gaji Penuh
Guru di Lampung Barat diminta laksanakan tugas mengajar dengan penuh tanggungjawab, Senin (21/11). Dok/Kominfo Lambar


Liwa (Lampost.co): Ratusan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Lampung Utara hari ini menerima pembayaran gaji penuh. Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus mengaku bangga. Pasalnya, Pemkab Lambar merupakan satu-satunya daerah di Lampung yang tidak mengalami permasalahan terkait pengangkatan dan pembayaran gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang telah dilaksanakan pada tahun ini dengan tepat waktu.

Hal itu disampaikanya saat menghadiri seminar nasional pendidikan karakter dan strategi mengajar (Leadership Training and Teaching Strategis Of Teacher) di GOR Aji Saka Liwa, Senin, 21 November 2022.

"Perlu diketahui bahwa Lambar ini adalah satu-satunya kabupaten di Provinsi Lampung yang tidak bermasalah terhadap pelaksanaan pengangkatan dan pembayaran gaji bagi PPPK tahun ini," kata Parosil. 

Hal itu disampaikannya dengan alasan banyak daerah yang mengalami permasalahan terkait pengangkatan PPPK seperti gagal dalam pembayaran gaji dan lainnya. Akan tetapi untuk Lambar sejauh ini tidak ada permasalahan. 

Baca juga:  Defisit Rp13,7 Miliar, APBD Pemkab Lambar 2023 Disahkan Rp979 Miliar

"Banyak kejadian bahwa pengangkatan PPPK di sejumlah daerah terjadi gejolak karena gagal dalam pembayaran gaji dan sejumlah permasalahan lainnya. Namun Lambar tidak ada masalah karena sudah dilakukan dengan baik, termasuk pembayaran gaji telah dibayar secara keseluruhan dan tepat waktu," kata dia.

Pemkab lanjut dia, sangat komitmen dalam pembayaran gaji pegawai termasuk PPPK. Bahkan sebelum pengangkatan PPPK itu berlangsung karena masih dalam proses, Pemkab telah mengalokasikan anggaran yang awalnya dianggarkan sebesar Rp9,8 miliar lebih dengan asumsi untuk pembayaran gaji bagi 300 orang. Namun saat penetapan SK ternyata jumlahnya mencapai 500 orang. Karena itu, Pemkab kembali menambah alokasi untuk pembayaran gaji PPPK ini sebesar Rp6 miliar sehingga total anggaran untuk gaji PPPK penangkaran tahun ini mencapai Rp14 miliar lebih.

"Saat ini, allhamdullillah tidak ada masalah. Sebab terhitung sejak Juli lalu PPPK ini telah menerima gaji penuh sesuai dengan ketentuan," kata Parosil.

Hal itu dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. Dimana hak PPPK sama dengan PNS dalam hal gaji, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan pangan maupun tunjangan kinerja. 

Yang membedakanya yaitu tidak mendapatkan pensiun. Kemudian ada perjanjian kerja serta masa kerja minimal satu tahun dan maksimal lima tahun. 

Kebijakan Pemkab tersebut merupakan bukti dan komitmen Pemkab dalam mendukung kemajuan di bidang pendidikan. Untuk itu lanjut dia, maka pihaknya meminta kepada tenaga pengajar baik PNS maupun PPPK supaya dapat mengemban amanah dan tugas tersebut dengan penuh tangguh jawab. 

"Bapak/ibu ini saya minta laksanakan tugas mengajar dengan baik, jadilah pengajar yang mampu menjadi contoh bagi anak didik, jadilah salah satu penerang di tengah kegelapan," kata Parosil.

Adi Sunaryo








Berita Terkait



Komentar