#omnibuslaw#beritamesuji#buruh#unjukrasa

Ratusan Buruh Mesuji Demo Tolak RUU Omnibus Law

( kata)
Ratusan Buruh Mesuji Demo Tolak RUU Omnibus Law
Lampost.co/Ridwan Anas

Mesuji (Lampost.co): Ratusan buruh yang ada di Kabupaten Mesuji menggelar unjuk rasa didepan Kantor Pemkab Mesuji, Selasa, 28 Januari 2020.

Demo dilakukan untuk menolak Rencana Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang dalam perumusannya tidak melibatkan buruh dan dinilai sangat merugikan buruh.

Koordinator Daerah Federasi Kehutanan, Industri Umum, Perkayuan, Pertanian, dan Perkebunan (Hukatan KSBSI) Ponijan mengatakan jika ada beberapa poin penting yang dituntut oleh buruh selain RUU Omnibus Law yakni perhitungan pesangon yang dihilangkan, sistem penerimaan kerja dengan sistem kontrak, menolak kenaikan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan, dan menuntut dihapuskannya diskriminasi serikat di tempat kerja.

"Dalam Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja, kami menilai dari beberapa poin akan merugikan buruh dimasa depan. Kami meminta kepada Pemkab Mesuji, DPRD khususnya, untuk menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah pusat," kata Ponijan.

Sementara itu, Plt. Sekretaris Kabupaten Mesuji Edison Basid berjanji akan menindaklanjuti tuntutan buruh.

"Kami akan menyampaikan tuntutan buruh kepada pemerintah pusat juga DPRD Mesuji yang saat ini dengan dinas luar yang sudah terjadwal. Untuk tuntutan yang menjadi kewenangan kami, akan kami tindaklanjuti," kata Edison.

Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Mesuji Supriyanto menegaskan jika dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan monitoring ke perusahaanperusahan.

"Jika ada perusahaan yang melanggar, seperti tidak dipenuhinya jaminan sosial itu sudah ranah pidana, dan ada sanksi hukum," kata dia.

Adi Sunaryo



Berita Terkait



Komentar