Ratusan Awak Media di Lampura Demo Tuntut Pembayaran di DPRD dan Pemda

Kotabumi (Lampost.co): Ratusan awak media yang tergabung dari belasan organisasi profesi kewartawanan turun ke jalan menggelar demonstrasi menuntut haknya yang tidak dibayarkan, Kamis, 13 Oktober 2022. 

Berdasarkan pantauan di lapangan, aksi demonstrasi wartawan itu dilakukan mulai dari halaman Kantor Bupati melintasi di Jalan Jenderal Sudirman-Tugu Payan Mas-Jalan Soekarno Hatta-gedung DPRD-Alamsyah RPN-Kejaksaan Negeri dan berakhir di Mapolres Lampura.

Dengan pengawalan ketat, pihak keamanan (TNI-Polri) para awak media menyampai aspirasinya yang berlangsung damai sampai selesai di finish terakhir Mapolres Lampura.

"Tuntutan kami, itu (hak) dibayarkan semua tanpa tebang pilih. Sebab apa? Awak medialah yang paling dirugikan dalam kejadian ini. Selain harus mempertanggungjawabkan pada perusahaan (media) juga kelangsungan menekuni di bidangnya," ujar Koorlap Aksi, Defriwansyah, sekaligus Ketua DPC AJOI Lampura.

Baca juga:  PTS Kurang Sehat Dinilai Akibat Dikotomi Pemerintah

Menurutnya, para awak media sudah mengikuti semua mekanisme dan aturan yang diisyaratkan untuk pencairan pembayaran (publikasi/iklan pemerintahan). "Namun pada akhir tetap saja kekecewaan didapat. Pasalnya, dengan adanya realisasi besar namun tak diimbangi dengan pemenuhan hak perusahaan berupa pembayaran," kata dia.

Hal tersebut, lanjut dia, sangat merugikan bagi para jurnalis yang melaksanakan profesi sebagai pilar keempat kebangsaan di Kabupaten Lampunra.

"Dari beberapa diantaranya (awak media) itu sampai ada yang diberi surat peringatan dari pihak perusahaan media menuju pemecatan akibat telah melaksanakan tanggung jawab kerja sama dengan pihak pemerintahan namun tak juga dibayarkan," kata dia.

Defriwansyah mengatakan para awak media hanya menuntut kejelasan dalam proses mekanisme pembayaran oleh DPRD dan Pemda setempat. Namun disayangkan, keduanya baik eksekutif maupun legislatif tidak ada satu pun pejabat maupun anggota dewan dan perwakilan menemui awak media yang melakukan demonstrasi tersebut.

"Itu yang kami cukup sesalkan, kenapa tidak ada yang mendatangi. Bahkan di kantor dewan, satu staf pun tak ada. Ini ada apa?," timpal juru bicara aksi lainnya, Antoni.

Dengan adanya indikasi penyelewengan serta tidak tertibnya mekanisme pembayaran kerja sama baik publikasi maupun kerja sama lainnya tersebut dijelaskannya pihaknya juga turut melaporkan kepada aparat penegak hukum (Kejari/Mapolres).

"Untuk melihat indikasi yang dilakukan oleh pegawai di sekretariatan dewan disana. Sebab mereka berasumsi ada pihak-pihak (oknum) memanfaatkan untuk keuntungan sendiri. Seperti satu kasus misalnya, kami telah membuat SPJ (surat pertanggungjawaban) seperti tanda tangan kwitansi tagihan dan pajak sebagai bukti pembayaran itu tidak ada realisasi. Benar ada beberapa saja dibayarkan, tapi itu tidak semua. Padahal anggaran kan besar yang bernilai fantastis sampai Rp2,1 miliar," tegas Sekretaris DPC PWRI Lampura itu.

"Jadi dikemanakan ini (anggaran media) semua. Kami tadi minta kepada penegak hukum untuk mengusut tuntas. Sebab, banyak diantara rekan-rekan sejawat tidak dibayarkan haknya. Bahkan ada asumsi didalamnya terdapat perusahaan media yang diada-adakan (bodong) oleh oknum pegawai. Ini kan ada apa," pungkasnya.

Sementara itu, hasil penulusuran di lapangan pemerintah setempat telah melakukan pencairan pembayaran kerja sama publikasi kepada media massa dengan nilai mencapai Rp900 juta.

"Dengan embel-embel nama media khusus di Lampung yang bergengsi untuk melakukan pencairan. Tapi apa, tidak ada yang kami serap," ujar salah seorang awak media.

Adi Sunaryo