#LHKPN#KPK#hartakekayaan

Ratusan Anggota DPR Belum Lapor LHKPN

( kata)
Ratusan Anggota DPR Belum Lapor LHKPN
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Febri Diansyah. Foto: MI/Susanto.


JAKARTA (Lampost.co)-- Sebanyak 144 anggota DPR diketahui belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke KPK. Padahal, batas akhir pelaporan tinggal lima hari lagi. 
 
"Untuk DPR itu sudah 111 anggota DPR yang laporkan," kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (26/3/2019). 
 
Dari 552 anggota DPR, masih ada 441 anggota DPR yang belum melaporkan. Febri berharap DPR bisa meningkatkan kepatuhan terhadap undang-undang untuk pelaporan LHKPN. 
 
Kendati demikian, sampai saat ini, dari identifikasi yang dilakukan di sistem ada beberapa anggota DPR yang sudah mulai membuat draft. Sebab, dalam sistem pelaporan LHKPN tidak harus langsung melaporkan pada saat membukanya, tapi bisa bertahap dibuat draft terlebih dulu, kemudian submit di hari berikutnya sebalum 31 Maret 2019. 
 
KPK berencana mengumumkan isi LHKPN para anggota dewan pada April 2019. Tujuannya untuk mewujudkan pemilu yang berintegritas dan masyarakat lebih mengenal caleg. 
  
Masyarakat bisa menilai apakah caleg itu patuh dalam pelaporan harta kekayaan. Selain itu, LHKPN menjadi fasilitas masyarakat mengecek apakah kekayaan caleg itu wajar atau tidak. 
  
"Kami akan umumkan siapa saja yang sudah melaporkan kekayaannya, tentu masyarakat bisa melihat siapa yang sudah lapor, siapa yang belum lapor," ujar dia. 
 
Dari data KPK ihwal kepatuhan LHKPN per bidang per 26 Maret hingga pukul 12.00 WIB, tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN paling tinggi ada di DPD. Dari 133 wajib lapor, sebanyak 86 orang sudah melaporkan dan 47 belum melaporkan, atau tingkat kepatuhan mencapai 64,66 persen. 
 
Di peringkat kedua ada BUMN/BUMD yang tingkat kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai 61,27 persen. Dari 28.283 wajib lapor di BUMN/BUMD, sebanyak 17.330 sudah melapor, dan sisanya 10.953 belum melaporkan LHKPN.
 
Kemudian disusul lembaga eksekutif yang tingkat kepatuhannya mencapai 50,52 persen. Dari 266.387 wajib lapor, sebanyak 134.589 sudah melaporkan LHKPN, sedangkan sisanya 131.798 belum melaporkan.
 
Berikutnya lembaga MPR mencatatkan tingkat kepatuhan LHKPN 50 persen. Dari 8 wajib lapor, baru 4 orang yang melaporkan. 
 
Di lembaga Yudikatif, dari 23.999 wajib lapor, baru 10.210 yang melaporkan, sisanya 13.789 belum melaporkan atau tingkat kepatuhan baru di angka 42,54 persen. 
 
Sementara anggota DPRD, dari 16.929 wajib lapor, baru 4.859 yang sudah lapor atau baru mencapai 28,70 persen. Sisanya, sebanyak 12.070 anggota DPRD belum melaporkan. 

Medcom.id







Berita Terkait



Komentar